Meutya Hafid Ajak Kepala Daerah Pimpin Transformasi Digital Nasional

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, mendorong kepala daerah untuk memimpin transformasi digital di wilayahnya masing-masing, bukan sekadar mengikuti tren, demi pemerataan manfaat digital bagi masyarakat.

Jakarta, 25 Februari 2024 (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menyerukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak hanya mengikuti tren, melainkan menjadi pelopor transformasi digital di wilayahnya masing-masing. Seruan ini disampaikan langsung oleh Menkominfo Meutya Hafid dalam acara pertemuan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa lalu.

Dalam sambutannya, Menkominfo Meutya Hafid menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. "Transformasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Kepala daerah harus memastikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan bahwa transformasi digital bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal ini sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo mengenai pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, para pemimpin daerah perlu memimpin perubahan, bukan hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Menkominfo Meutya Hafid mengingatkan bahwa tanpa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, langkah-langkah digitalisasi akan menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Oleh karena itu, ia mendorong kepala daerah untuk berbagi tantangan dan memberikan masukan guna menciptakan kebijakan yang lebih relevan.

Beliau menambahkan bahwa transformasi digital merupakan jalur menuju kedaulatan nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 8 persen. "Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus mengambil peran dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem digital kita sendiri," tambahnya.

Untuk memastikan transformasi digital tidak hanya menjadi slogan, Menkominfo Meutya Hafid mendesak kepala daerah untuk memahami regulasi yang menjadi dasar digitalisasi nasional. "Tanpa pemahaman tentang regulasi tersebut, akan sulit bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan digital yang tepat. Kita tidak boleh membiarkan kepala daerah tertinggal dalam teknologi atau terlambat dalam regulasi digital," tegasnya.

Salah satu tantangan utama dalam transformasi digital di daerah adalah kesenjangan infrastruktur. Banyak daerah, terutama di wilayah 3T, masih kekurangan akses internet yang memadai. Hal ini menjadi hambatan utama dalam upaya pemerataan akses informasi dan teknologi bagi masyarakat.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang teknologi informasi juga menjadi kendala. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan swasta dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Terakhir, diperlukan pendanaan yang cukup untuk mendukung program transformasi digital di daerah. Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Kerjasama dengan sektor swasta juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pendanaan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, transformasi digital di daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini akan mendukung terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaya saing di era digital.

Transformasi digital yang sukses membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat kedaulatan bangsa.