Muhammadiyah Dukung Evakuasi Warga Gaza, Tapi dengan Syarat!

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia, tetapi dengan syarat tidak permanen dan menghormati pendekatan diplomatik jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Rencana ini telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan beberapa syarat penting yang perlu diperhatikan.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo setelah melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara Timur Tengah untuk meminta dukungan atas rencana tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang aktif membantu rakyat Palestina di Gaza. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesepakatan semua pihak dan sifat sementara evakuasi ini, dengan warga Palestina akan kembali ke Gaza setelah situasi membaik.

Dukungan Muhammadiyah terhadap rencana evakuasi ini diungkapkan oleh Haedar Nashir pada Selasa di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta. Beliau menegaskan pentingnya pemahaman dan toleransi antar berbagai pihak dalam upaya membantu warga Palestina. Muhammadiyah sendiri telah lama aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, termasuk pengiriman tenaga medis, penyediaan pendidikan, dan pembangunan madrasah.

Haedar Nashir menjelaskan bahwa dukungan Muhammadiyah terhadap rencana evakuasi ini bersifat bersyarat. Pertama, evakuasi harus bersifat sementara dan tidak permanen. Kedua, rencana ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Beliau juga menekankan pentingnya tetap memprioritaskan pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

"Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden AS) Trump," ujar Haedar. Pernyataan ini menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap solusi damai dan berkelanjutan bagi konflik di Palestina.

Lebih lanjut, Haedar mengingatkan pentingnya menjaga kesatuan sikap di antara kelompok-kelompok pendukung kemerdekaan Palestina. Perbedaan pandangan harus disikapi dengan dialog dan menghindari kontradiksi yang dapat menghambat upaya pembelaan terhadap Palestina. Muhammadiyah siap bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya mendukung rakyat Palestina.

Meskipun mendukung rencana evakuasi, Muhammadiyah tetap menekankan pentingnya pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang. Sikap tegas Indonesia terhadap masalah Palestina, yang tercermin dalam pidato Menteri Luar Negeri, harus tetap dipegang sebagai patokan utama. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel secara damai dan adil.

Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjalankan berbagai upaya bantuan dengan prinsip kemanusiaan dan berlandaskan semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Langkah-langkah politik yang proaktif untuk mencari solusi juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan demikian, bantuan kemanusiaan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga diiringi upaya diplomasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

"Langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yang bersifat fast program itu juga tidak ada salahnya," kata Haedar, menunjukkan bahwa Muhammadiyah memahami pentingnya bantuan cepat, tetapi tidak mengabaikan pentingnya solusi jangka panjang.

Dukungan Muhammadiyah terhadap rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia merupakan bukti nyata kepedulian organisasi tersebut terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun, dukungan ini diberikan dengan syarat yang jelas, menekankan pentingnya sifat sementara evakuasi dan komitmen terhadap pendekatan diplomatik jangka panjang. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara tindakan kemanusiaan dan upaya politik untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik di Palestina.