Musrenbang Kota Kediri: Jaring Aspirasi Warga untuk Pembangunan 2026
Pemkot Kediri menggelar Musrenbang tingkat kecamatan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun 2026, mencakup tujuh prioritas pembangunan yang masih dapat disesuaikan dengan kebijakan Wali Kota terpilih.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Penjabat Wali Kota Kediri, Zanariah, menekankan pentingnya Musrenbang dalam menentukan arah pembangunan Kota Kediri, khususnya dalam menyongsong kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada tahun 2026.
Musrenbang: Suara Warga untuk Pembangunan Kota
Musrenbang di Kota Kediri dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, dan terakhir tingkat kota. Proses ini memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. "Apa yang dimusyawarahkan hari ini di tingkat kecamatan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Sehingga, tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada outcome," ujar Zanariah saat Musrenbang Kecamatan Pesantren.
Hasil Musrenbang kelurahan akan dibahas kembali di tingkat kecamatan untuk menentukan prioritas, sebelum akhirnya dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang tingkat kota. Sistem ini memastikan usulan dari akar rumput benar-benar dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri.
Menyambut Tahun 2026: Visi, Misi, dan Tujuh Prioritas
Tahun 2026 akan menjadi tahun pertama bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk menjalankan visi, misi, dan program unggulannya. Namun, proses perencanaan telah dimulai sejak tahun 2025. Pemkot Kediri telah melakukan berbagai langkah untuk mempersiapkan transisi kepemimpinan, termasuk melakukan koordinasi dan pemetaan program dengan memperhatikan arahan Presiden dan visi misi kepala daerah terpilih.
Pada tanggal 10 Januari 2025, telah dilakukan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Tujuh prioritas pembangunan telah dirancang, yaitu: pemerataan pembangunan kewilayahan; peningkatan kualitas SDM; peningkatan kualitas infrastruktur dan pariwisata; peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; peningkatan inovasi dan kinerja aparatur serta birokrasi untuk pelayanan publik; peningkatan kualitas tata ruang dan lingkungan yang aman dan nyaman; serta peningkatan investasi dan kesempatan kerja.
Adaptasi dan Diskusi Terbuka
Ke-tujuh prioritas pembangunan tersebut masih berpotensi untuk diadaptasi dan disesuaikan. Hal ini akan mempertimbangkan kebijakan dari Wali Kota terpilih serta hasil-hasil dari Musrenbang tingkat kota. Proses diskusi terbuka dalam Musrenbang memungkinkan adanya penyesuaian dan penyempurnaan program berdasarkan masukan langsung dari masyarakat.
Dalam Musrenbang juga dilakukan diskusi per bidang untuk membahas usulan-usulan yang akan diprioritaskan di tingkat kecamatan. Hal ini memastikan bahwa setiap usulan dikaji secara mendalam dan terstruktur sebelum diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Partisipasi Aktif dan Kolaborasi
Musrenbang di Kecamatan Pesantren dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit; Pj Ketua TP PKK, Novita Bagus Alit; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri, Ferry Djatmiko; serta sejumlah pejabat dan kepala OPD lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemkot Kediri untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan pembangunan.
Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan Musrenbang. Dengan menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Pemkot Kediri berharap dapat merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.