Nasib Zonasi PPDB 2024/2025: Presiden Jokowi Libatkan Mensesneg
Presiden Jokowi menginstruksikan Mendikbudristek untuk menyelesaikan keputusan final terkait sistem zonasi PPDB 2024/2025 bersama Mensesneg dalam waktu dekat, guna memberikan kepastian pada sekolah dan masyarakat.
Nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera menemui titik terang. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk menyelesaikan masalah ini bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hadi Prasetyo. Keputusan final diharapkan rampung dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1). Mu'ti menjelaskan bahwa arahan Presiden Jokowi agar keputusan terkait zonasi PPDB diselesaikan bersama Mensesneg bertujuan untuk memberikan kepastian, terutama karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran PPDB.
Mengapa keputusan ini penting? Karena ketidakpastian terkait sistem zonasi berdampak pada proses persiapan sekolah. Banyak sekolah telah memasang berbagai pengumuman dan sosialisasi terkait PPDB. Ketidakjelasan sistem zonasi dapat menghambat koordinasi dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat luas. Penundaan juga berisiko menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik.
Bagaimana proses pengambilan keputusan? Presiden Jokowi menugaskan Mendikbudristek untuk berkoordinasi langsung dengan Mensesneg. Keduanya akan membahas dan merumuskan keputusan final terkait sistem zonasi PPDB 2024/2025. Proses ini diharapkan selesai dalam hitungan minggu.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kepastian apakah sistem zonasi akan dihapuskan sepenuhnya atau hanya dimodifikasi. Mendikbudristek meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelesaikan kebijakan PPDB. Setelah itu, pemerintah baru akan fokus pada evaluasi pembelajaran yang rencananya akan diterapkan pada akhir 2025 dan awal 2026. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian PPDB menjadi langkah krusial sebelum implementasi evaluasi pembelajaran yang lebih komprehensif.
Kesimpulannya, nasib sistem zonasi PPDB 2024/2025 berada di tangan Presiden Jokowi dan akan segera diputuskan. Keputusan ini melibatkan Mendikbudristek dan Mensesneg untuk memastikan kepastian dan kelancaran proses PPDB. Pemerintah memprioritaskan penyelesaian PPDB sebelum beralih ke tahap evaluasi pembelajaran.