NTB Terima Pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan dari Pusat: Peningkatan PAD Diharapkan
Pemerintah Provinsi NTB akan menerima pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Mataram, 11 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap menerima pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan dari pemerintah pusat. Penyerahan ini dilakukan melalui Kementerian Perhubungan dan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan Beralih ke Provinsi NTB
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh Faozal, menjelaskan bahwa dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Pelabuhan Gili Trawangan, bersama Gili Air dan Gili Meno, tergabung dalam Pelabuhan Bangsal, Pemenang, sebagai pelabuhan pengumpan regional. Meskipun Gili Air dan Meno dikelola oleh Kabupaten Lombok Utara, kendalinya berada di pemerintah provinsi karena integrasinya dengan Pelabuhan Bangsal yang dikelola provinsi. Dengan penyerahan ini, pengelolaan Gili Trawangan kini sepenuhnya berada di tangan Pemprov NTB.
Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan utama pemerintah provinsi menyambut baik pengalihan pengelolaan ini. Pengalaman pengelolaan Pelabuhan Bangsal setelah diserahkan ke provinsi pada 2024 menunjukkan peningkatan PAD yang signifikan, mencapai lebih dari Rp1,4 miliar. Target untuk tahun 2025 bahkan menargetkan kenaikan hingga 300 persen, mencapai lebih dari Rp3 miliar. Dengan jumlah wisatawan yang mencapai 3.000-3.500 orang per hari menuju Gili Trawangan, potensi peningkatan PAD dari pelabuhan ini diyakini akan jauh lebih besar.
Dampak Positif bagi Perekonomian Lokal
Jumlah wisatawan yang signifikan menuju Gili Trawangan setiap harinya menjadi faktor utama yang diprediksi akan mendorong peningkatan PAD. Faozal menekankan bahwa ribuan wisatawan yang menyeberang dari Bali setiap harinya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Meskipun belum ada persiapan khusus terkait pengalihan pengelolaan, Pemprov NTB optimistis dapat mengelola pelabuhan ini secara efektif dan efisien.
Pelabuhan Senggigi dan Koordinasi Antar Pemerintah
Sementara itu, Pelabuhan Senggigi tetap berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun, Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat telah berkoordinasi untuk melakukan pembenahan di kawasan Pelabuhan Senggigi guna meningkatkan daya tarik wisata. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata dan infrastruktur pelabuhan di NTB.
Langkah Strategis Pemprov NTB
Penyerahan pengelolaan Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara pada Agustus 2023 oleh Kementerian Perhubungan telah menjadi langkah awal yang positif. Pelabuhan Bangsal sendiri merupakan pintu masuk utama menuju Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Untuk memaksimalkan potensi PAD dari sektor ini, Pemprov NTB telah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Kesimpulan
Pengalihan pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan ke Pemprov NTB merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dengan potensi PAD yang besar dan jumlah wisatawan yang signifikan, diharapkan pengelolaan yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat NTB. Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten juga menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan sektor pariwisata dan infrastruktur pelabuhan di Nusa Tenggara Barat.