NU Dukung Pembangunan Bangsa: Netral Politik, Fokus Kemaslahatan Rakyat

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menjelaskan posisi NU yang mendukung pembangunan nasional dengan fokus pada kemaslahatan rakyat, tanpa terlibat dalam persaingan politik praktis.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, baru-baru ini menegaskan posisi NU dalam pembangunan bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Ulama di Jakarta, Selasa, 04/02. Gus Yahya menekankan komitmen NU untuk mendukung pemerintah dalam menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

NU, menurut Gus Yahya, memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dukungan ini diberikan kepada siapapun yang memiliki visi untuk memajukan bangsa, terutama pemerintah yang tengah menjalankan program-programnya. Hal ini sejalan dengan visi utama NU sejak berdirinya, yaitu untuk mengabdi kepada agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Lebih lanjut, Gus Yahya menjelaskan bahwa agenda-agenda pembangunan seperti kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, meskipun menjadi tanggung jawab utama pemerintah, tetap menjadi perhatian NU. Organisasi ini berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkannya. "Setiap pemerintahan pasti membangun agenda untuk kemaslahatan rakyat. Posisi NU adalah untuk mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut," tegas Gus Yahya.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Gus Yahya menekankan pentingnya pemahaman terhadap Astacita, rumusan visi dan misi pemerintah. NU, menurutnya, tidak perlu mencari alternatif visi, melainkan memastikan visi pemerintah selaras dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, Gus Yahya mendorong para ulama untuk memahami Astacita dan bagaimana PBNU dapat berkontribusi secara efektif.

Meskipun mendukung pembangunan nasional, Gus Yahya dengan tegas menyatakan bahwa NU harus tetap menjaga netralitas politiknya. NU, sebagai entitas kolektif, tidak boleh terlibat dalam kompetisi perebutan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pesan Muktamar Situbondo 1984 yang menekankan peran NU sebagai penyangga pemerintah tanpa terjerat dalam politik praktis.

NU telah berkembang menjadi sebuah lingkungan budaya yang luas, dan menjaga keberlangsungannya sangat penting. Terjebak dalam identitas politik, menurut Gus Yahya, dapat membahayakan bangsa dan negara. "Ketika satu lingkungan budaya kemudian tumbuh jadi identitas politik dan memperebutkan kekuasaan maka akibatnya luar biasa. NU tidak boleh sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik. Tidak boleh," tegasnya.

Kesimpulannya, posisi NU dalam pembangunan bangsa adalah sebagai pendukung aktif yang fokus pada kemaslahatan rakyat. Komitmen ini dijalankan dengan tetap menjaga netralitas politik dan menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan. NU berupaya memastikan bahwa visi pemerintah selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia.