OIKN Tawarkan Investasi Rp31 Triliun untuk Pembangunan Hunian di IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan peluang investasi senilai Rp31 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan rumah tapak dan susun di IKN, Kalimantan Timur.
Penajam Paser Utara, 3 Maret 2024 - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka peluang investasi besar-besaran bagi sektor swasta untuk pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN). Investasi senilai Rp31 triliun ditawarkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek pembangunan rumah tapak dan rumah susun di IKN, yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, dalam keterangan pers di Sepaku, Penajam Paser Utara.
Agung Wicaksono menjelaskan bahwa investasi swasta sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan IKN. "Investasi swasta langsung dan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) terus didorong untuk membangun Kota Nusantara," tegasnya. OIKN menargetkan pembangunan 129 unit rumah tapak dan 97 menara rumah susun di IKN pada tahun ini. Proyek ambisius ini dibagi dalam dua tahap, dengan penawaran investasi sebesar Rp8 triliun pada tahap pertama dan Rp23 triliun pada tahap kedua melalui skema KPBU.
Target transaksi KPBU untuk sektor hunian ini diharapkan dapat terlaksana paling lambat pada pertengahan tahun 2024. Keberhasilan proyek ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan IKN sebagai kota modern dan berkelanjutan. Selain sektor hunian, pemerintah juga akan melibatkan badan usaha swasta dalam proyek infrastruktur lainnya, seperti pembangunan perkeretaapian, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dan penyediaan energi terbarukan.
Proyek Infrastruktur Lain di IKN
Tidak hanya fokus pada pembangunan hunian, OIKN juga tengah gencar mengembangkan berbagai proyek infrastruktur lainnya di IKN. Salah satu proyek yang paling menonjol adalah pembangunan terowongan multifungsi sepanjang 138,6 kilometer. Proyek ini ditaksir membutuhkan investasi sekitar Rp70 triliun dan akan dikerjakan melalui skema KPBU. "Dua surat izin prakarsa (letter to proceed/LTP) sudah diberikan kepada perusahaan asal China, dan badan usaha milik negara (BUMN) PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero)," ungkap Agung Wicaksono.
Selain proyek terowongan, investasi swasta juga mengalir deras untuk pembangunan gedung-gedung multifungsi. Investasi langsung yang telah ditandatangani pada tahun ini untuk proyek bangunan multifungsi (mixed use building) seperti perkantoran, hotel, dan gedung kampus mencapai sekitar Rp1,25 triliun. Beberapa perusahaan yang telah berkomitmen untuk berinvestasi di IKN antara lain PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.
Total investasi yang telah masuk ke IKN sepanjang tahun 2023-2024 tercatat mencapai lebih kurang Rp58,4 triliun. Angka ini didapatkan dari delapan kali peletakan batu pertama untuk berbagai proyek pembangunan di IKN. Angka ini menunjukkan optimisme dan kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian baru Indonesia.
Skema KPBU dan Peran Swasta
Penerapan skema KPBU dalam pembangunan IKN menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Skema ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi beban anggaran pemerintah. Dengan melibatkan swasta, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
Pembangunan IKN bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan ekosistem yang berkelanjutan. Dengan investasi yang besar dan partisipasi aktif dari sektor swasta, IKN diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan kota modern dan berkelanjutan di Indonesia, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
Keberhasilan pembangunan IKN akan berdampak positif bagi perekonomian nasional dan regional. Pembangunan infrastruktur yang masif akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menarik investasi asing. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk sektor swasta, sangat penting untuk keberhasilan pembangunan IKN.