OJK Dorong Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Tata Kelola untuk Wujudkan Integritas Bangsa

OJK menekankan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola untuk memperkuat integritas nasional, mengingat korelasi erat antara kesetaraan gender dan rendahnya angka korupsi.

Jakarta, 22 April 2024 - Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, dalam acara peringatan Hari Kartini yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa, menekankan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam tata kelola. Beliau menyatakan bahwa kesetaraan gender berkorelasi erat dengan tingkat integritas suatu bangsa. Acara tersebut dihadiri lebih dari 200 peserta secara langsung dan sekitar 3.000 peserta daring dari internal OJK, pemangku kepentingan, dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Sophia Wattimena menyampaikan bahwa negara-negara dengan indeks ketimpangan gender rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah. Hal ini menjadi bukti nyata perlunya peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek pemerintahan dan sektor ekonomi. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya yang menyoroti urgensi penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut, Sophia juga menyoroti tantangan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan Indonesia, seperti rendahnya tingkat pendidikan, dampak budaya konsumtif akibat fear of missing out (FOMO), dan tingginya angka korban pinjaman online ilegal, terutama di kalangan ibu rumah tangga dan guru. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai integritas sejak dini, melalui pola asuh yang sehat dan bijak di lingkungan keluarga.

Dalam acara tersebut, OJK menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dalam menjaga budaya anti-fraud dan integritas. Hal ini sejalan dengan berbagai inisiatif yang telah dan terus dijalankan OJK. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, turut memberikan sambutan dan mengajak masyarakat untuk menyadari peran penting perempuan tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pendidik generasi masa depan. "Kita harus sadar bahwa perempuan sejak awal adalah agen perubahan," kata Veronica.

Veronica Tan menambahkan bahwa selama ini perempuan seringkali tidak menyadari hak dan mimpinya. Oleh karena itu, saat ini tugas kita adalah menciptakan ruang dan ekosistem yang mendorong perempuan untuk sadar, diakui, dan diberdayakan. Pernyataan ini sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam berbagai sektor.

OJK sendiri telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai langkah konkret. Di antaranya adalah sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi yang ketat, dan sinergi dengan KPK dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat. Upaya ini menunjukkan keseriusan OJK dalam membangun integritas dan transparansi di lingkungan internal maupun eksternal.

Sophia Wattimena juga menyinggung beberapa tantangan yang dihadapi perempuan, terutama dalam sektor jasa keuangan. Rendahnya tingkat pendidikan dan dampak budaya konsumtif menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Tingginya angka korban pinjaman online ilegal di kalangan ibu rumah tangga dan guru juga menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan tersebut.

OJK berperan aktif dalam menjaga integritas melalui pemahaman dan implementasi terhadap larangan gratifikasi yang dapat dianggap suap dan kewajiban pelaporan. Selain itu, OJK juga menyediakan saluran pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system (WBS), yang dapat diakses melalui email, situs web, atau surat tertulis. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor jasa keuangan.

Langkah-langkah yang diambil OJK ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung kesetaraan gender dan integritas. Partisipasi aktif perempuan dalam tata kelola diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua.

Dengan meningkatkan partisipasi perempuan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi angka korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.

Peran perempuan dalam membangun integritas bangsa tidak dapat diabaikan. Dengan pemberdayaan dan dukungan yang tepat, perempuan Indonesia mampu berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik.