Ombudsman Dorong Pembentukan Badan Nasional Minyak Sawit

Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah membentuk Badan Nasional Minyak Sawit untuk meningkatkan tata kelola industri sawit dan menyelesaikan berbagai permasalahannya secara komprehensif.

Jakarta, 12 Mei 2024 - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menekankan pentingnya pemerintah membentuk Badan Nasional Minyak Sawit untuk meningkatkan tata kelola industri sawit dan mengatasi berbagai permasalahan yang terkait secara komprehensif dan efektif. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (12/5), menyatakan bahwa pembentukan badan ini merupakan solusi utama untuk memperbaiki tata kelola industri sawit.

Fatika menyampaikan usulan ini dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Rabu (7/5). Dalam diskusi tersebut, ia menawarkan beberapa langkah konkret kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola sawit di Indonesia. Selain pembentukan badan tersebut, Fatika juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan upaya mengatasi tumpang tindih perkebunan sawit dan kawasan hutan, memperbaiki sistem perizinan, memperbarui data petani, dan memperkuat regulasi pabrik kelapa sawit.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memastikan harga tandan buah segar (TBS) yang menguntungkan bagi para petani. Usulan-usulan ini, kata Fatika, berdasarkan studi selama enam bulan yang dilakukan Ombudsman tahun lalu, melibatkan 52 institusi di seluruh Indonesia. Timnya juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto bulan lalu, yang berisi sejumlah permasalahan mendesak terkait industri sawit Indonesia.

Fatika menambahkan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan kekuatannya dalam hilirisasi sawit, sektor hulu industri sawit masih membutuhkan peningkatan signifikan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, yang menyatakan bahwa minyak sawit memiliki peran penting dan luas dalam kehidupan di bumi. "Minyak sawit bukan hanya penting bagi petani, pelaku usaha, dan negara, tetapi juga telah menjadi komoditas global yang terkait dengan makanan di seluruh dunia," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih, juga menekankan bahwa minyak sawit telah menjadi industri paling menonjol di sektor pertanian Indonesia. "Minyak sawit menonjol di antara komoditas lain di sektor pertanian kita," katanya.

Berikut beberapa poin penting dari rekomendasi Ombudsman:

• Pembentukan Badan Nasional Minyak Sawit sebagai one-stop service untuk menangani masalah sawit dari hulu hingga hilir.
• Peningkatan upaya mengatasi tumpang tindih perkebunan sawit dan kawasan hutan.
• Perbaikan sistem perizinan perkebunan sawit.
• Pembaruan data petani sawit.
• Penguatan regulasi pabrik kelapa sawit.
• Penetapan harga TBS yang menguntungkan petani.

Ombudsman berharap dengan adanya langkah-langkah tersebut, tata kelola industri sawit di Indonesia dapat lebih baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Langkah konkret dari pemerintah sangat diperlukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman ini demi kemajuan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.