Pagar Laut Tangerang Dibongkar Rabu: Sinergi KKP dan TNI Bantu Nelayan
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memastikan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten sepanjang 30,16 kilometer akan dilakukan pada Rabu (22/1) bersama TNI AL, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dan evaluasi.
Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, sepanjang 30,16 kilometer, akan dilakukan pada Rabu, 22 Januari 2025. Hal ini dipastikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, setelah melakukan rapat koordinasi dengan TNI AL dan pihak terkait lainnya. Keputusan ini diambil menyusul laporan kepada Presiden dan bertujuan untuk membantu nelayan yang terdampak.
Trenggono menjelaskan, rapat koordinasi akan dilakukan di dekat lokasi bersama TNI AL, Kabaharkam Polri, dan Bakamla. Setelah rapat, pembongkaran akan langsung dimulai. Ia optimistis proses pembongkaran akan rampung dalam satu minggu, sehingga nelayan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. "Sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar," ujar Trenggono dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Menteri Trenggono dan jajarannya bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan metode pembongkaran yang efisien, aman, dan cepat. "Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat, membantu kesulitan masyarakat nelayan," jelas Laksamana Ali.
Pembongkaran sebagian pagar laut telah dimulai pada Sabtu, 18 Januari 2025, oleh sekitar 600 personel TNI AL bersama nelayan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menyatakan prosesnya akan dilakukan bertahap. Pagar laut yang terbuat dari bambu ini diharapkan dapat dihilangkan seluruhnya pada pekan yang sama.
Kerja sama antara KKP dan TNI AL dalam pembongkaran pagar laut ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan nelayan. Koordinasi yang baik antar instansi diharapkan dapat mempercepat proses pembongkaran dan meminimalisir dampak negatif bagi nelayan. Dengan dibukanya kembali jalur laut, diharapkan aktivitas ekonomi nelayan dapat kembali pulih.
Keberhasilan pembongkaran pagar laut ini menjadi contoh nyata sinergi antar lembaga pemerintah dalam menyelesaikan masalah di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia. Proses ini juga diawasi dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan hukum yang berlaku.
Langkah cepat pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini diharapkan bisa menjadi contoh penanganan masalah serupa di masa depan. Transparansi dan kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak pada masyarakat luas, khususnya nelayan. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan nelayan dapat kembali melaut dan meningkatkan taraf hidupnya.