Pakar Hukum Tolak Penghapusan Pasal Penyelidikan dalam RUU KUHAP

Ketua PP APHTN-HAN, Prof. M. Noor Harisudin, meminta agar pasal penyelidikan dalam RUU KUHAP tidak dihapus karena pentingnya tahap ini dalam proses penegakan hukum dan perlindungan HAM.

#konten ai
Ketua PP APHTN-HAN, Prof. M. Noor Harisudin, meminta agar pasal penyelidikan dalam RUU KUHAP tidak dihapus karena pentingnya tahap ini dalam proses penegakan hukum dan perlindungan HAM. (©© 2025 Antaranews)

Polemik Penghapusan Pasal Penyelidikan dalam RUU KUHAP

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Prof. M. Noor Harisudin, Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (PP APHTN-HAN), dengan tegas menolak usulan penghapusan pasal penyelidikan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pernyataan ini disampaikannya Sabtu lalu di Jember, Jawa Timur.

Prof. Harisudin, Guru Besar UIN KHAS Jember, menekankan pentingnya tahap penyelidikan dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelidikan bertujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan kelanjutan penyidikan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, guna menentukan kelayakan penyidikan.

Ia menambahkan bahwa penyelidikan juga merupakan upaya pengusutan untuk menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana. Proses ini, menurutnya, krusial untuk memastikan apakah laporan masyarakat benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak.

Penyelidikan: Jaminan HAM dan Pelayanan Publik

Lebih lanjut, Prof. Harisudin menjelaskan pentingnya penyelidikan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan hak asasi manusia (HAM), sekaligus sebagai bentuk pelayanan publik yang optimal. Ia menuturkan bahwa penyelidikan memungkinkan penyelesaian masalah melalui jalur non-pengadilan, seperti musyawarah mufakat, perdamaian, atau restorative justice.

Proses penyelidikan, menurutnya, merupakan bagian penting dari kontrol ketat proses pengadilan, dengan persyaratan dan pembatasan yang jelas sebelum proses penyidikan dimulai, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.

RUU KUHAP dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Prof. Harisudin juga mengingatkan bahwa penyelidikan merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menekankan bahwa penyelidikan berfungsi sebagai proses screening awal untuk memilah laporan masyarakat yang benar-benar merupakan tindak pidana. Tidak semua laporan masyarakat perlu langsung berujung pada penyidikan.

RUU KUHAP saat ini menjadi sorotan publik, khususnya karena masuk dalam Prolegnas 2025 dan menjadi perdebatan di kalangan ahli dan masyarakat luas. Prof. Harisudin berharap agar pentingnya pasal penyelidikan dalam RUU KUHAP dapat dipertimbangkan dengan seksama.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Didik Kusbiantoro
D
Reporter Didik Kusbiantoro
KY Usul Pengawasan APH Masuk RUU KUHAP: Perkuat Transparansi dan Perlindungan Hak

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar pengawasan aparat penegak hukum (APH) diatur dalam revisi RUU KUHAP untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak tersangka/terdakwa, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.

Sumber Antara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Komnas HAM Diminta Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat di Aceh

Masyarakat sipil Aceh mendesak Komnas HAM untuk melanjutkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, termasuk peristiwa Rumoh Geudong dan kasus-kasus lain yang belum terungkap, serta memastikan proses hukum berjalan hingga pengadilan.

ham
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
RUU KUHAP: Penguatan Penegakan Hukum, Keseimbangan Kewenangan, dan Sinergi Antar Lembaga

Pakar Hukum Unair menyoroti pentingnya RUU KUHAP untuk memperkuat penegakan hukum dengan menciptakan keseimbangan kewenangan antar lembaga dan sinergi dalam sistem peradilan pidana terpadu.

RUUKUHAP
KY Usul Pertegas Pengamanan Persidangan dalam RUU KUHAP

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar RUU KUHAP menegaskan kembali aturan pengamanan persidangan untuk mencegah penghinaan pengadilan dan melindungi aparat penegak hukum.

Sumber Antara
Kuasa Hukum Hormati Penetapan Kades Kohod sebagai Tersangka Pemalsuan Sertifikat

Kuasa hukum Kepala Desa Kohod menyatakan menghormati penetapan kliennya sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat SHGB dan SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, dan akan mengikuti prosedur hukum selanjutnya.

#planetantara
Revisi KUHAP: Wamenkum Tekankan Pemisahan Tugas Polisi, Jaksa, dan Hakim

Wakil Menteri Hukum dan HAM menekankan pentingnya pemisahan tugas polisi, jaksa, dan hakim serta integrasi keadilan restoratif dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#planetantara
Buku Saku HAM untuk Narapidana: Kemenham Luncurkan Panduan Praktis

Kementerian HAM meluncurkan buku saku panduan HAM untuk 44.000 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak asasi manusia.

ham
DPR Diminta Cermat Bahas RUU KUHAP: Waspada Potensi Masalah Hukum

Pengamat hukum UNS mengingatkan DPR agar teliti dalam membahas RUU KUHAP, khususnya terkait penghapusan penyelidikan dan potensi ketidakseimbangan jumlah penyidik dengan laporan masyarakat.

RUUKUHAP
Menteri Pigai Usul Revisi UU HAM, DPR Buka Peluang

Menteri HAM Natalius Pigai mendorong revisi UU HAM dan menyiapkan delapan draf peraturan menteri baru; DPR menyatakan terbuka terhadap usulan revisi, namun memprioritaskan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

DPR
Pakar Hukum Jember Kritik RUU KUHAP: Potensi Kekacauan dan Keadilan Semu

Diskusi di Jember ungkap kekhawatiran sejumlah pakar dan praktisi hukum terhadap RUU KUHAP yang dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan keadilan semu jika disahkan tanpa revisi yang bijak.

Sumber Antara