Pakar ITB: Ormas dan UKM Perlu Hati-Hati Kelola Tambang, Risiko Tinggi!

Guru Besar ITB ingatkan ormas keagamaan dan UKM akan kompleksitas pengelolaan tambang, butuh regulasi jelas dan komitmen kuat untuk meminimalisir risiko.

Jakarta, 27 Februari 2024 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) membuka peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan usaha kecil menengah (UKM) untuk mengelola pertambangan. Namun, dua Guru Besar Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Rudy Sayoga Gautama dan Syafrizal, serta Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng, mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam langkah ini. Mereka menekankan perlunya pemahaman mendalam tentang kompleksitas industri pertambangan dan komitmen terhadap aturan yang berlaku.

Rudy Sayoga Gautama, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa keberhasilan usaha pertambangan tidak hanya bergantung pada skala usaha, tetapi lebih pada komitmen pengusaha untuk mematuhi aturan. "Sebetulnya kunci dari usaha tambang bukan dilihat dari besar atau kecilnya, tapi komitmen dari pengusaha untuk melaksanakan sesuai aturan. Masalahnya, kalau mereka yang tidak punya pengetahuan mengenai teknik pertambangan dan komitmen itu tadi, maka itu akan berat bagi kita," tegasnya. Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas bagi UKM, mungkin dengan menggolongkannya serupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Syafrizal menambahkan bahwa industri pertambangan memiliki siklus panjang, mulai eksplorasi hingga pemasaran. "Ada proses panjang yang harus diketahui oleh UKM atau ormas keagamaan sebelum terjun ke tambang," ujarnya, menekankan perlunya pengetahuan dan persiapan yang matang sebelum memulai usaha pertambangan. Hal senada juga disampaikan oleh Abrar Saleng yang menyoroti pentingnya aspek keselamatan kerja. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan empat aspek: ketersediaan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan. "Keamanan adalah tugas negara, untuk melindungi (pekerja) dalam melakukan pekerjaan," katanya.

Para pakar sepakat bahwa pengelolaan tambang oleh ormas dan UKM menyimpan potensi risiko yang signifikan jika tidak dikelola dengan tepat. Kurangnya pengetahuan teknis pertambangan, potensi pelanggaran aturan, dan masalah lingkungan hidup menjadi beberapa tantangan utama. Pemerintah, menurut Rudy, perlu mempertimbangkan model pengelolaan yang tepat, misalnya dengan menyerupai konsep tambang rakyat di mana pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan.

Abrar Saleng menambahkan bahwa keberhasilan regulasi ini bergantung pada komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum pertambangan. "Kalau penegakan hukumnya masih tebang-pilih, maka manfaat itu tidak akan pernah dirasakan, mau sebagus apa pun hukumnya," tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain pengetahuan dan komitmen dari pihak ormas dan UKM, peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat krusial.

Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan pelatihan teknis kepada ormas dan UKM yang ingin terjun ke sektor pertambangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan usaha pertambangan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak.

• Aspek Teknis: Memahami proses pertambangan secara menyeluruh, dari eksplorasi hingga pemasaran.
• Aspek Legal: Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Aspek Lingkungan: Melakukan praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
• Aspek Keselamatan Kerja: Menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.
• Aspek Ekonomi: Merencanakan usaha tambang secara terpadu dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, kesuksesan pengelolaan tambang oleh ormas dan UKM sangat bergantung pada pengetahuan, komitmen, dan dukungan pemerintah. Dengan memperhatikan aspek teknis, legal, lingkungan, keselamatan, dan ekonomi, sektor pertambangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan keselamatan pekerja.