Pakar: Pemerintah RI Responsif terhadap Kebijakan Trump, Namun Waspada Tetap Diperlukan

Profesor Soedradjad Djiwandono menilai pemerintah Indonesia telah cukup aktif menanggapi kebijakan Donald Trump, namun tetap perlu waspada dan siap beradaptasi.

Jakarta, 14 Mei (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dinilai telah cukup aktif dalam merespons kebijakan-kebijakan yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Soedradjad Djiwandono dari Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, NTU Singapura, dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Rabu. Pernyataan ini muncul setelah AS dan China mencapai kesepakatan terkait tarif dagang, yang berdampak pada perekonomian global.

Soedradjad, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998, menekankan pentingnya kewaspadaan. "Tapi kita tetap harus waspada... selalu siap sedia... kalau harus berubah, kita berani berubah," ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam hubungan Indonesia dengan AS dan China, dua kekuatan ekonomi global yang berpengaruh signifikan.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks kesepakatan dagang baru antara AS dan China, di mana AS akan menurunkan tarif impor produk China dari 145 persen menjadi 30 persen, sementara China akan mengurangi tarif barang AS dari 125 persen menjadi 10 persen. Pengurangan tarif yang signifikan ini, mencapai 115 poin persentase, direncanakan akan diterapkan dalam 90 hari ke depan. Situasi ini tentu berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia.

Menanggapi perkembangan tersebut, Soedradjad menegaskan pentingnya Indonesia untuk tetap menjalankan politik bebas aktif. Hal ini dianggap krusial dalam menghadapi situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Menurutnya, dengan politik bebas aktif, Indonesia dapat menjaga keseimbangan dan memaksimalkan keuntungan dari hubungan dengan berbagai negara, termasuk AS dan China.

Dalam diskusi bertajuk "KAGAMA Leaders Forum: Trump Effect", Soedradjad juga menyampaikan pandangannya mengenai Presiden Trump dan pemerintahannya secara umum. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Keuangan RI Anggito Abimanyu, Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun, Presiden Direktur Toyota Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto, dan Presiden Direktur Graha Ismaya Masrizal A Syarief.

Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan pentingnya isu ini bagi Indonesia. Mereka memberikan perspektif yang beragam dan komprehensif mengenai dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan posisinya di tengah persaingan ekonomi global.

Soedradjad juga menambahkan bahwa dengan menjaga keseimbangan, Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. "Kita tetap bisa berjalan di tengah. Kita tidak hanya selamat, kita bisa lebih meningkatkan produk-produk kita untuk kesejahteraan (rakyat) dan sebagainya," jelasnya.

Kesepakatan dagang antara AS dan China, meskipun mengurangi tarif, tetap menyimpan potensi dampak bagi Indonesia. Perubahan tarif ini dapat mempengaruhi arus perdagangan global dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pemerintah Indonesia perlu memonitor perkembangan ini secara cermat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional.

Indonesia perlu memperkuat daya saing produk ekspornya agar tetap kompetitif di pasar global. Diversifikasi pasar ekspor juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Strategi ini akan membantu Indonesia menghadapi fluktuasi ekonomi global yang disebabkan oleh kebijakan negara-negara besar seperti AS dan China.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain untuk menciptakan peluang pasar baru dan mengurangi risiko ketergantungan pada pasar AS dan China. Kerjasama regional, seperti dalam ASEAN, juga dapat memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Secara keseluruhan, pernyataan Soedradjad Djiwandono menyoroti pentingnya kewaspadaan dan adaptasi bagi Indonesia dalam menghadapi kebijakan-kebijakan global yang dinamis. Pemerintah Indonesia dinilai telah cukup responsif, namun perlu tetap proaktif dalam menjaga keseimbangan hubungan internasional dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.