Papua Barat Cari Solusi Atasi Krisis Dokter Spesialis di Tujuh Kabupaten

Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya mengatasi kekurangan dokter spesialis di tujuh kabupaten, mencari solusi melalui kajian aturan dan alokasi anggaran, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tengah berupaya keras mencari solusi untuk mengatasi permasalahan serius yang dihadapi: kekurangan tenaga dokter spesialis di tujuh kabupaten. Keterbatasan ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Tujuh kabupaten yang dimaksud adalah Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini, khususnya di Kabupaten Kaimana dan Fakfak, yang rumah sakitnya belum berstatus Badan Layanan Umum (BLU). "Terutama kabupaten yang rumah sakitnya belum berstatus badan layanan umum, seperti Kaimana dan Fakfak," kata Wakil Gubernur saat ditemui di Manokwari, Senin (10/3).

Permasalahan ini menjadi sorotan karena berdampak signifikan terhadap kualitas layanan kesehatan masyarakat. Pemprov Papua Barat menyadari pentingnya pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, sebagai bagian integral dari visi dan misi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Keengganan kepala rumah sakit dan dinas kesehatan untuk menambah tenaga kontrak dokter spesialis dikarenakan kekhawatiran akan pelanggaran aturan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Papua Barat akan melakukan kajian mendalam terkait aturan penandatanganan kontrak kerja dan penghitungan alokasi biaya bagi tenaga dokter spesialis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan ini. Wakil Gubernur menekankan pentingnya solusi yang tidak melanggar aturan yang ada. "Karena kepala rumah sakit dan kepala dinas takut menyalahi aturan, jika mereka tambah tenaga kontrak dokter spesialis. Makanya, kami kaji dulu supaya tidak menyalahi aturan," ujarnya.

Solusi jangka panjang untuk pemerataan distribusi tenaga dokter umum dan spesialis akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Gubernur Dominggus Mandacan dan Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere. Rapat yang dijadwalkan pada Selasa (11/3) ini akan merumuskan strategi yang efektif dan efisien. Hal ini penting mengingat adanya penghematan keuangan pemerintah daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pemprov Papua Barat menyadari bahwa tantangan ini memerlukan solusi komprehensif. Tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, namun juga menyangkut strategi penganggaran yang efektif dan efisien dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antar berbagai pihak terkait untuk mengatasi krisis dokter spesialis ini.

Keterbatasan dokter spesialis di Papua Barat berdampak luas pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Banyak warga yang harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan perawatan spesialis. Hal ini memperparah kesenjangan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini juga dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian, terutama untuk penyakit yang memerlukan penanganan spesialis.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai strategi untuk mengatasi masalah ini, seperti memberikan insentif tambahan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah terpencil, meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Papua Barat, dan menjalin kerjasama dengan lembaga kesehatan nasional maupun internasional.

Langkah-langkah konkret dan terukur diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua Barat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa terkecuali. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat yang akan digelar diharapkan menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis dokter spesialis di Papua Barat. Solusi ini harus mempertimbangkan aspek regulasi, anggaran, dan juga strategi jangka panjang untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Semoga solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di tujuh kabupaten tersebut. Pemerataan akses layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya.