Papua Pegunungan Usul Penyesuaian Nilai Minimal Seleksi CASN ke KemenPANRB
Pemprov Papua Pegunungan mengusulkan penyesuaian nilai minimal seleksi CASN kepada KemenPANRB agar lebih banyak putra daerah yang lolos seleksi dan formasi tidak hilang.
Wamena, 11 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) berupaya memastikan putra daerah Papua Pegunungan dapat mengisi kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dialokasikan. Langkah ini diambil menyusul pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Provinsi Papua Pegunungan.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix V Wanggai, mengungkapkan bahwa Pemprov telah melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Jakarta. Audiensi ini dihadiri oleh Sekretaris Menteri KemenPANRB, Reni Susana, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPANRB, Aba Subagjadi.
Audiensi dengan KemenPANRB
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi atas kuota CASN sebanyak 4.685 orang yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupatennya. Namun, Pemprov juga menekankan pentingnya kebijakan khusus dalam proses seleksi CASN untuk mengakomodir masyarakat asli Papua Pegunungan.
Gubernur Wanggai menjelaskan konteks sosial yang melatarbelakangi usulan ini. Menurutnya, diperlukan penyesuaian nilai minimal atau passing grade untuk SKD agar lebih banyak masyarakat asli Papua Pegunungan yang dapat lolos ke tahap selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Kekhawatiran Terhadap Formasi yang Kosong
Kekhawatiran utama Pemprov adalah potensi hilangnya formasi CASN yang telah dialokasikan jika tidak ada penyesuaian nilai minimal. Hal ini dikarenakan jumlah peserta asli Papua yang lulus SKD dengan nilai ambang batas saat ini relatif terbatas.
"Jika tidak ada penyesuaian nilai minimal (passing grade) ini, jumlah pendaftar orang asli Papua yang lulus dari SKD ke SKB akan sangat terbatas," ungkap Gubernur Wanggai.
Oleh karena itu, Pemprov Papua Pegunungan mengusulkan agar KemenPANRB memberikan kebijakan khusus untuk menyesuaikan nilai minimal dan juga memberikan fleksibilitas dalam penggunaan formasi yang kosong agar tidak hilang.
Usulan Kebijakan Khusus
Usulan Pemprov Papua Pegunungan meliputi dua hal utama: pertama, penyesuaian nilai minimal (passing grade) SKD agar lebih mengakomodir peserta dari masyarakat asli Papua Pegunungan; dan kedua, pemanfaatan formasi yang kosong atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Papua Pegunungan.
Gubernur Wanggai menambahkan bahwa KemenPANRB telah merespon usulan ini secara positif dan akan membahasnya lebih lanjut di tingkat menteri. Proses SKB di Papua Pegunungan dan delapan kabupatennya akan menunggu kebijakan khusus dari KemenPANRB.
Harapan ke Depan
Pemprov Papua Pegunungan berharap kebijakan khusus dari KemenPANRB dapat memastikan terisinya kuota CASN sesuai dengan alokasi yang telah diberikan dan sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan dapat tercipta pemerataan kesempatan dan peningkatan partisipasi masyarakat asli Papua Pegunungan dalam pemerintahan daerah.
Proses seleksi CASN di Papua Pegunungan kini memasuki babak baru dengan harapan adanya kebijakan khusus dari KemenPANRB yang dapat mengakomodir aspirasi Pemprov Papua Pegunungan.