PDIP Setujui RUU TNI Naik ke Paripurna: Perkuat Kedudukan dan Kepercayaan Publik

Fraksi PDIP DPR RI menyetujui RUU TNI untuk dibahas di rapat paripurna, bertujuan memperkuat kedudukan TNI dan meningkatkan kepercayaan publik.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mendapat persetujuan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, pada Selasa, 18 Maret 2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Persetujuan ini menandai langkah maju signifikan dalam proses legislasi RUU tersebut.

Menurut Hasanuddin, RUU TNI diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara TNI dengan seluruh elemen bangsa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI dan memperkokoh peran TNI dalam menjalankan tugasnya. Ia menekankan pentingnya RUU ini untuk memberikan kepastian hukum bagi prajurit TNI yang bertugas di luar lingkup militer.

Persetujuan PDIP atas RUU TNI juga didorong oleh pandangan bahwa perubahan terkait batasan usia pensiun prajurit dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga prajurit dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia TNI. Dengan demikian, persetujuan ini mencerminkan dukungan penuh PDIP terhadap upaya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan TNI.

Pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR RI telah memasuki tahap akhir. Rapat dengan pemerintah yang digelar pada Selasa siang tersebut, dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Pertahanan. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPR RI menyampaikan pendapat mini, yang kemudian akan diakhiri dengan pengambilan keputusan tingkat I sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa seluruh mekanisme pembahasan RUU TNI telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan kesiapan RUU untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Proses ini menandakan komitmen bersama untuk menyelesaikan pembahasan RUU TNI dan segera mengesahkannya menjadi undang-undang.

Dengan adanya persetujuan dari Fraksi PDIP, yang merupakan fraksi mayoritas, peluang pengesahan RUU TNI di paripurna semakin besar. Hal ini menunjukkan adanya dukungan luas dari parlemen terhadap revisi UU TNI yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme TNI ke depannya.

RUU TNI ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya adalah:

• Peningkatan Kerja Sama TNI dengan Komponen Bangsa Lainnya: RUU ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi TNI dengan berbagai elemen masyarakat, guna meningkatkan kepercayaan publik.
• Kepastian Hukum Penugasan Prajurit di Ranah Sipil: RUU ini memberikan payung hukum yang jelas bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tugas-tugas di luar lingkup militer.
• Perubahan Batasan Usia Pensiun Prajurit: Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga mereka, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia TNI.

Proses pembahasan RUU TNI telah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Dengan adanya persetujuan dari Fraksi PDIP, diharapkan RUU ini dapat segera disahkan menjadi undang-undang dan memberikan dampak positif bagi TNI dan bangsa Indonesia.

Proses legislasi ini menunjukan komitmen bersama untuk terus memperkuat TNI sebagai institusi yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Pengesahan RUU TNI diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi TNI dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.