Pelantikan Kepala Daerah Ditunda: Mendagri Jelaskan Alasan Pembatalan

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan penundaan pelantikan 296 kepala daerah terpilih pada 6 Februari 2025 karena putusan sela Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada 2024, menunggu putusan dismissal MK.

Mendagri Umumkan Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara resmi mengumumkan pembatalan pelantikan 296 kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1).

Keputusan ini diambil sebagai respons atas putusan sela MK. Mahkamah Konstitusi berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025. Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk menunda pelantikan kepala daerah non-sengketa dan menggabungkannya dengan pengumuman putusan dismissal MK demi efisiensi.

Alasan Penundaan dan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Mendagri Tito Karnavian telah melaporkan keputusan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan arahan agar proses pelantikan dilakukan secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah sepakat untuk menggabungkan pelantikan kepala daerah non-sengketa dengan pengumuman hasil putusan dismissal MK. Namun, Tito belum dapat memastikan tanggal pasti pelantikan baru, karena masih menunggu beberapa proses.

Proses selanjutnya meliputi penetapan KPU berdasarkan hasil dismissal, pengajuan penetapan dari KPU di masing-masing daerah ke DPRD, dan kemudian diserahkan ke Kemendagri. Tito menekankan bahwa penetapan tanggal baru akan diumumkan setelah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kepastian waktu proses tersebut.

Perubahan Jadwal dan Rapat Komisi II DPR

Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menyepakati pelantikan serentak kepala daerah terpilih pada 6 Februari 2025. Namun, usulan perubahan tanggal ini telah dibahas dalam rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (3/2). Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di MK.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa keputusan perubahan jadwal ini diambil untuk menjaga kemitraan dan adab politik yang baik. Komisi II DPR akan memutuskan kembali jika ada perubahan usulan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen DPR dalam menjaga proses demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

Penundaan pelantikan kepala daerah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi proses hukum dan mengedepankan efisiensi. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menentukan tanggal pelantikan yang baru dan memastikan prosesnya berjalan lancar.