Pelantikan Kepala Daerah Sumsel Diundur ke 20 Februari 2025

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 6 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024, yang akan dilakukan dalam tiga tahap.

BPBD Sumsel memprediksi curah hujan tinggi akan melanda wilayah Sumsel, khususnya di bagian barat, hingga Februari 2025, sehingga meminta kesiapsiagaan seluruh daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma, diundur dari 6 Februari menjadi 20 Februari 2025 karena adanya sengketa Pilkada yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma, diundur dari 6 Februari menjadi 20 Februari 2025 karena adanya sengketa Pilkada yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Sebanyak 23 kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan akan dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta, sementara dua kasus sengketa Pilkada masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 20 Februari 2025 sebagai jadwal pelantikan 296 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 setelah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan tanggal 6 Februari 2025 sebagai jadwal pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur dan tujuh Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024, dengan lokasi pelantikan masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat.

KPU Sumut menunggu kepastian jadwal pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 dari pemerintah pusat, setelah rencana pelantikan 6 Februari 2025 dibatalkan karena putusan sela Mahkamah Konstitusi.

Pelantikan serentak kepala daerah terpilih di Indonesia pada Februari 2025 diharapkan mempercepat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat otoritas presiden dalam konteks demokrasi.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan revisi Perpres 80/2024 tentang pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah diserahkan ke Kemensetneg untuk finalisasi, menargetkan pelantikan sebelum 6 Februari 2025.

KPU Sumut mengumumkan pelantikan 32 kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025, sementara Mandailing Natal menunggu putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah serentak pada 6 Februari 2025 mengacu pada UU Pilkada, meskipun ada beberapa daerah yang masih dalam proses hukum, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan ekonomi daerah.

Pemerintah dan DPR sepakat melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak pada Februari 2025, dengan tanggal fleksibel untuk mengantisipasi kendala tak terduga.