Peluang Tersangka Baru Kasus Korupsi NCC NTB

Kejaksaan Tinggi NTB membuka peluang penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi aset NCC senilai Rp15,2 miliar, setelah memeriksa mantan Gubernur NTB dan menetapkan mantan Sekda NTB sebagai tersangka.

Mataram, 17 Februari 2024 - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Barat (NTB), Enen Saribanon, menyatakan potensi munculnya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan aset pemerintah untuk pembangunan Gedung NTB Convention Center (NCC) di Kota Mataram. Pernyataan ini disampaikan Senin lalu di Mataram, menunjukkan perkembangan signifikan dalam investigasi yang sedang berlangsung.

Kajati Enen Saribanon menjelaskan bahwa peluang tersangka baru ini muncul seiring dengan pemeriksaan saksi-saksi yang masih terus dilakukan. Salah satu saksi penting yang telah diperiksa adalah mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB). Pemeriksaan intensif terhadap TGB dilakukan pada Kamis, 13 Februari 2024, hingga malam hari. Langkah ini, menurut Kajati, merupakan bagian penting dari penguatan bukti dalam tahap penyidikan.

Pemeriksaan maraton terhadap TGB dilakukan karena kesibukan beliau yang akan segera melaksanakan ibadah umrah. Pihak kejaksaan berupaya memaksimalkan waktu untuk mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan guna melengkapi berkas perkara.

Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi NCC ini. Tersangka pertama adalah Doli Suthaya, Direktur PT Lombok Plaza periode 2012-2016. Kemudian, pada Kamis, 13 Februari 2024, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Hasil audit akuntan publik menunjukkan kerugian keuangan negara mencapai Rp15,2 miliar. Kerugian ini terkait dengan nilai aset yang belum terbayarkan selama periode kerja sama antara Pemprov NTB dan PT Lombok Plaza (2012-2016). Kerja sama tersebut dinilai tidak berjalan sesuai perjanjian, ditandai dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lombok Plaza.

PT Lombok Plaza terbukti gagal memenuhi beberapa kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. Selain tidak membangun gedung NCC dan tidak memberikan ganti rugi bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) NTB, perusahaan tersebut juga tidak menyetorkan kompensasi pembayaran kepada Pemprov NTB. Kegagalan memenuhi kewajiban ini menjadi dasar penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara.

Dengan adanya potensi tersangka baru dan pemeriksaan saksi yang masih berlanjut, Kejaksaan Tinggi NTB menunjukkan komitmen untuk mengusut tuntas kasus korupsi NCC ini. Proses hukum akan terus berjalan hingga semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Publik pun menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan berharap proses hukum berjalan transparan dan adil.

Kasus dugaan korupsi aset NCC di NTB terus bergulir dengan potensi munculnya tersangka baru. Kejaksaan Tinggi NTB berkomitmen mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Besaran kerugian negara mencapai Rp15,2 miliar, menunjukkan dampak signifikan dari kasus ini terhadap keuangan daerah.