Pembongkaran Pagar Laut Tangerang: Patungan Antar Instansi

Menteri KKP Trenggono menyatakan pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang dibiayai patungan dari berbagai instansi dan nelayan, dengan total panjang 30,16 km dan telah mencapai 5km.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengumumkan bahwa pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, dibiayai secara patungan. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis, 23 Januari 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Meskipun demikian, belum ada rincian angka pasti mengenai besaran dana yang digunakan.

Trenggono menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan karena desakan untuk segera menyelesaikan masalah pagar laut yang tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP. Pihak-pihak yang terlibat dalam patungan ini beragam, termasuk berbagai instansi pemerintah dan nelayan setempat. Kerja sama lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan operasi pembongkaran tersebut.

Pembongkaran yang dimulai pada Rabu, 22 Januari 2025, melibatkan berbagai pihak. Personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, dan nelayan turut serta dalam operasi ini. Sampai saat ini, sudah 5 kilometer dari total 30,16 kilometer pagar laut yang berhasil dibongkar. Trenggono memastikan proses pembongkaran akan terus berlanjut hingga seluruh pagar laut ilegal tersebut dihilangkan.

Lebih lanjut, Trenggono memaparkan bahwa terdapat sekitar 460 tim dari KKP dan 750 tim dari TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk kegiatan ini. Partisipasi aktif dari nelayan setempat juga menjadi faktor penting dalam percepatan proses pembongkaran. Mereka bekerja sama secara intensif demi menjaga kelestarian laut dan keadilan bagi para nelayan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memberikan apresiasi kepada KKP dan instansi terkait atas langkah konkret dalam membongkar pagar laut tersebut. Komisi IV DPR RI menilai positif upaya kolaborasi dalam mengatasi masalah ini. Dukungan dari legislatif semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian dan keamanan wilayah laut Indonesia.

Operasi pembongkaran pagar laut di Tangerang ini menandai komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dan melindungi lingkungan laut. Kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat menjadi contoh nyata bagaimana masalah kompleks dapat diatasi dengan efektif dan efisien. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penindakan serupa di wilayah lain.

Meskipun angka pastinya masih belum diungkap, upaya patungan ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antar instansi dan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan maritim. Proses pembongkaran pagar laut di Tangerang menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian laut Indonesia.