Pemerintah Cari Solusi Terbaik untuk 12 Ribu Karyawan Sritex yang Terkena PHK

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah berupaya keras mencari solusi terbaik bagi 12 ribu karyawan Sritex yang terkena PHK akibat pailitnya perusahaan tersebut, termasuk soal pesangon, JKP, dan penempatan kerja baru.

Jakarta, 28 Februari 2024 - Kabar pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 12 ribu karyawannya. Hal ini menimbulkan keprihatinan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan komitmen pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi para karyawan yang terkena dampak PHK tersebut. Pemerintah bergerak cepat untuk memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi dan mereka dapat kembali mendapatkan pekerjaan.

Wamenaker Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi. "Kita cari, kita negara harus juga cari solusi yang terbaik," tegasnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat lalu. Pernyataan tersebut menekankan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini dan memberikan jaminan kepada para pekerja yang terkena PHK.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya berupa pesangon. Kedua, pemerintah juga akan memastikan para pekerja mendapatkan akses terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Ketiga, pemerintah akan berupaya keras untuk membantu para pekerja mendapatkan pekerjaan baru di wilayah sekitar pabrik Sritex.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membantu para pekerja Sritex yang terkena PHK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Disperinaker Sukoharjo memiliki data lengkap para pekerja yang terkena PHK dan akan membantu penempatan mereka di industri lain.

Wamenaker Noel menjelaskan, "Nanti dari dinas punya data. Terus kita taruh maunya (korban PHK) apa, misalnya lanjut ke industri-industri tekstil, kita masukin. Kalau mereka mau mengubah keterampilannya, kita masukin ke Balai Latihan Kerja (BLK)." Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian pesangon, tetapi juga pada upaya reintegrasi pekerja ke dalam dunia kerja.

Pemerintah juga akan berupaya untuk memfasilitasi para pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan demikian, para pekerja memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang bagi para pekerja yang terdampak PHK.

Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa perusahaan telah membayarkan premi secara tertib. Ini memastikan bahwa para pekerja berhak mendapatkan manfaat dari program JHT dan JKP. Pihaknya juga telah menyampaikan sejak awal bahwa hak karyawan meliputi jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon.

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, menyampaikan terima kasih atas loyalitas dan dedikasi para karyawan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah selama proses kepailitan. Sekitar 8.000 karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo dan total 12.000 karyawan Sritex dan tiga anak usahanya kehilangan pekerjaan akibat pailit tersebut.

Pemerintah menekankan bahwa tidak ada batasan usia dalam upaya penempatan kerja kembali. "Yang penting mereka mau bekerja, dan tidak dibatasi oleh umur," tegas Wamenaker Noel. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja, tanpa memandang usia.

Pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terkena PHK. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan berbagai pihak terkait, diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien bagi para pekerja Sritex.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja yang terkena PHK dan membantu mereka untuk kembali mendapatkan pekerjaan yang layak. Komitmen pemerintah untuk membantu para pekerja ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh dalam penanganan PHK di masa mendatang.