BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 10.824 eks karyawan PT Sritex senilai Rp143,2 miliar tuntas pada 18 Maret 2025.

Sebanyak 2.200 mantan pekerja PT Sritex telah menerima pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan proses pencairan berjalan lancar dan sesuai rencana.

BPJS Ketenagakerjaan mengajak mantan karyawan PT Sritex untuk segera mengurus Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) setelah proses Jaminan Hari Tua (JHT) selesai, sesuai aturan pemerintah.

BPJS Ketenagakerjaan di Sukoharjo mulai mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) eks-karyawan Sritex senilai Rp129 miliar, proses pemberkasan diperkirakan selesai dalam 8 hari.

Tim kurator Sritex mempekerjakan kembali karyawan yang terkena PHK dengan menawarkan penyewaan aset perusahaan kepada investor, menjaga nilai aset dan memitigasi dampak kebangkrutan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat membahas solusi atas PHK massal di PT Sritex, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk pesangon, JHT, dan JKP.

Menteri Ketenagakerjaan mengapresiasi upaya kurator PT Sritex yang memfasilitasi rekrutmen kembali mantan karyawan sekitar 12 ribu orang yang terkena PHK dalam dua pekan ke depan.

Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri dan perwakilan Sritex untuk mencari solusi atas PHK massal di perusahaan tekstil tersebut, memastikan hak pekerja tetap terpenuhi.

Menanggapi PHK massal di PT Sritex, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bansos tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terupdate setiap tiga bulan.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah berupaya keras mencari solusi terbaik bagi 12 ribu karyawan Sritex yang terkena PHK akibat pailitnya perusahaan tersebut, termasuk soal pesangon, JKP, dan penempatan kerja baru.

Ombudsman memberikan pendampingan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyelidiki kasus keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diduga terkait program tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas penanganan cepat insiden keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah SD di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

BPOM menyatakan kesiapannya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) namun menunggu kerjasama resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) setelah kasus keracunan makanan di Sukoharjo.

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, ke Istana Kepresidenan untuk membahas perkembangan dan kendala Program Makan Sehat Gratis, termasuk kasus keracunan makanan di Sukoharjo.