Pemerintah Dorong Pemantauan Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional
Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian Perdagangan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan sampah di pasar tradisional guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Cimahi, Jawa Barat, 22 Februari 2025 - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menyerukan pemerintah daerah, khususnya dinas lingkungan hidup, untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan sampah di pasar tradisional. Hal ini disampaikan dalam acara bersih-bersih pasar di Cimahi, Jawa Barat, Sabtu lalu. Pernyataan ini muncul seiring dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh setiap tanggal 21 Februari.
Menurut Menteri Nurofiq, pasar tradisional merupakan salah satu sumber utama sampah di Indonesia. Oleh karena itu, gerakan nasional untuk membersihkan sampah di pasar sebagai bagian dari Aksi Nasional Peduli Sampah 2025 sangat diperlukan. Beliau juga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum HPSN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
Lebih lanjut, Menteri Nurofiq menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam upaya membersihkan pasar dan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan mengurangi volume pembuangan sampah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Gerakan Nasional Bersih Sampah Pasar
Deputi Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, turut menyampaikan keprihatinannya terkait masalah sampah di pasar tradisional. Ia menyatakan bahwa pasar merupakan sumber sampah terbesar kedua setelah rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendukung penuh Gerakan Nasional Bersih Sampah Nusantara sebagai bagian dari peringatan HPSN yang diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian LHK menunjukkan bahwa 13,38 persen dari total 29,4 juta ton sampah yang dihasilkan oleh 278 kabupaten/kota pada tahun 2024 berasal dari pasar. "Di pasar, masalah sampah telah menjadi sangat problematis. Oleh karena itu, solusi diperlukan," tegasnya.
Sebagai upaya konkret, Kementerian Perdagangan mendorong implementasi program pengelolaan sampah yang terintegrasi di pasar-pasar tradisional. Program ini meliputi pelatihan pengelolaan sampah bagi pedagang, penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, serta kerjasama dengan bank sampah dan pemulung.
Roadmap Pengelolaan Sampah
Selain itu, Menteri Nurofiq juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan *roadmap* pengelolaan sampah, dengan mencontoh keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan *roadmap* ini dinilai penting untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing.
Pemerintah pusat berharap agar *roadmap* ini dapat mencakup strategi pengelolaan sampah yang komprehensif, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pengolahan sampah, hingga pembuangan sampah akhir. Dengan adanya *roadmap* yang terintegrasi, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah di pasar tradisional dapat menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah sampah di pasar tradisional. Peringatan HPSN diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.