Pemerintah Dorong Pendidikan Non-Formal Tekan Angka Drop Out Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pendidikan non-formal untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses belajar bagi anak-anak Indonesia, terutama di daerah 3T.

Pemerintah Indonesia berupaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak-anak melalui peningkatan kegiatan pendidikan non-formal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fajar Riza Ul Haq, di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (15/3).

"Salah satu terobosan yang kami tawarkan adalah intensifikasi kegiatan belajar di luar kelas, karena kami menyadari bahwa pengalaman proses belajar lebih penting daripada sekadar kehadiran di sekolah," ujar Fajar. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan guru non-profesional, terutama mahasiswa, untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan non-formal di berbagai daerah.

Kementerian berencana meluncurkan program yang melibatkan warga yang peduli pendidikan untuk mengajar sebagai relawan. Para relawan ini akan membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan sumber daya manusia, khususnya daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). "Kami akan memberdayakan warga lokal untuk menyelenggarakan kegiatan belajar di tempat ibadah seperti mushola, masjid, atau gereja. Kami akan mengintensifkan pembelajaran di luar sekolah dengan bantuan warga setempat," tambah Fajar.

Wakil Menteri mengakui bahwa relawan mungkin tidak memiliki kompetensi mengajar yang sama dengan pendidik profesional, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan membekali relawan dengan keterampilan pedagogis dasar agar mereka dapat menyampaikan informasi secara efektif kepada siswa.

Fajar mencontohkan daerah 3T di Papua. Kementerian berencana berkolaborasi dengan perusahaan lokal untuk mendapatkan dukungan finansial bagi program ini di Papua. "Ini akan menjadi kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha di daerah 3T," jelasnya.

Program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Dengan melibatkan masyarakat lokal, diharapkan program ini dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun program ini menawarkan solusi inovatif, tantangan tetap ada. Ketersediaan pelatihan yang memadai bagi relawan, pengawasan kualitas pembelajaran, dan keberlanjutan pendanaan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini terlaksana dengan baik dan mencapai tujuannya.

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak Indonesia, terlepas dari lokasi geografis dan latar belakang mereka. Pendidikan non-formal diharapkan menjadi solusi alternatif untuk mengatasi masalah putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan program ini akan lebih efektif dan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Program pendidikan non-formal yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta komitmen untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program.