Pemerintah Dukung Penuh Penegakan Hukum Kasus Oplosan Pertamax

Pemerintah mendukung penuh proses hukum kasus dugaan pengoplosan Pertamax yang melibatkan Pertamina Patra Niaga, sejalan dengan arahan Presiden untuk memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola BUMN.

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Kasus ini melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertamina Patra Niaga. Pengungkapan kasus ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2024. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi di lingkungan BUMN.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan dukungan pemerintah terhadap langkah Kejaksaan. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui keterangan video. "Dari pemerintah, kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi," ujar Hasan.

Selain mendukung penegakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang lebih akuntabel dan transparan. Pertamina, sebagai aset penting bagi perekonomian Indonesia, diharapkan dapat menjadi contoh BUMN yang baik dan berintegritas.

Pemerintah menekankan pentingnya perbaikan tata kelola tidak hanya di Pertamina, tetapi juga di seluruh institusi negara dan BUMN. Presiden Prabowo Subianto telah memulai langkah serupa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui efisiensi belanja. Model ini dianggap perlu diterapkan di lingkungan BUMN untuk mencegah praktik-praktik koruptif.

Hasan Nasbi menambahkan bahwa proses "bersih-bersih" ini mungkin akan menimbulkan kekagetan di awal, namun hal tersebut merupakan bagian dari proses menuju tata kelola yang lebih baik. "Jadi, ini langkah bersama lah, tentu mungkin akan ada kekagetan, ada keterkejutan, ketika misalnya proses bersih-bersih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini dijalankan. Tapi, ini kan kaget sebentarlah," kata Hasan.

Dengan perbaikan tata kelola yang konsisten, diharapkan Indonesia dapat mencapai keseimbangan baru dalam pengelolaan BUMN yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah optimistis bahwa langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan intervensi dalam proses hukum kasus dugaan pengoplosan Pertamax. Kasus ini sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses secara adil dan transparan. "Kita serahkan saja kasus hukum ini kepada penegak hukum tanpa ada intervensi dari sana-sini dan kita yakin, kita percayakan penegakan hukum ini akan berlangsung jujur, adil, dan fair," tegas Hasan Nasbi.

Semangat perbaikan dan peningkatan tata kelola tidak hanya difokuskan pada Pertamina, tetapi juga diterapkan di berbagai institusi lainnya. Pemerintah berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kasus ini bermula dari pengungkapan Kejaksaan Agung mengenai modus korupsi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga, yaitu pengoplosan BBM impor RON 90 menjadi RON 92. Meskipun Pertamina membantah tudingan tersebut dan menegaskan kualitas Pertamax sesuai standar, Kejaksaan Agung telah memberikan klarifikasi terkait hal ini.

Kasus dugaan pengoplosan Pertamax ini menjadi sorotan publik dan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam penegakan hukum dan perbaikan tata kelola di lingkungan BUMN.