Pemerintah Kaji Tarif Ekspor Kelapa untuk Peremajaan Pohon

Pemerintah sedang mengkaji penerapan tarif ekspor kelapa untuk mendanai peremajaan pohon kelapa milik petani, meniru skema pungutan sawit.

Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan baru terkait ekspor kelapa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan produksi kelapa di Indonesia dan membantu petani dalam peremajaan pohon kelapa mereka yang sudah tua dan tidak produktif. Kebijakan ini diusulkan sebagai solusi atas tingginya biaya peremajaan dan terbatasnya akses petani terhadap pembiayaan murah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menjelaskan bahwa skema yang dikaji serupa dengan pungutan ekspor sawit. Pendapatan dari tarif ekspor kelapa ini akan dialokasikan untuk program peremajaan pohon kelapa milik petani di berbagai daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wamentan saat kunjungan kerja di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (9/5). "Sekarang lagi kita kaji supaya ada semacam tarif ekspor seperti sawit sehingga itu yang bisa kita pakai untuk bantu rakyat, untuk peremajaan kelapa-kelapa kita," ujar Wamentan.

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap petani kelapa. Kelapa memiliki nilai strategis baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sehingga keberlanjutan produksinya perlu dijamin melalui regulasi yang berpihak kepada petani. Dengan adanya tarif ekspor, diharapkan akan ada kesinambungan pembiayaan untuk peremajaan pohon kelapa milik rakyat secara berkelanjutan.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong program peremajaan kebun kelapa milik rakyat. BPDP, yang sebelumnya fokus pada sawit, kini telah memperluas cakupan pemanfaatan dana perkebunan untuk mendukung komoditas lain, termasuk kelapa. Hal ini didorong oleh banyaknya tanaman kelapa tua yang perlu diremajakan, terutama di wilayah pesisir. "Karena kelapa-kelapa kita ini yang di pesisir-pesisir itu banyak kan sudah tua-tua, sudah tinggi-tinggi," ungkap Wamentan.

Wamentan menambahkan bahwa kelapa saat ini sangat diminati, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, penerapan tarif ekspor diharapkan dapat membantu mengatasi kendala biaya peremajaan yang selama ini menjadi beban petani. Dengan adanya dana yang tercukupi, diharapkan program peremajaan dapat berjalan efektif dan efisien.

Skema tarif ekspor ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi keberlanjutan industri kelapa di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung petani dan memastikan agar komoditas kelapa tetap dapat bersaing di pasar global.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pengusaha lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat karena harganya yang lebih tinggi di pasar internasional. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok kelapa di dalam negeri dan berdampak pada kenaikan harga kelapa di pasar domestik.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan para eksportir untuk membahas permasalahan ini. Hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa harga ekspor kelapa memang lebih tinggi dibandingkan harga dalam negeri, sehingga banyak pengusaha yang lebih memilih untuk mengekspor kelapa. "Kan ini mahal, karena di ekspor ya. Harga ekspor memang lebih tinggi daripada harga dalam negeri. Karena semua ekspor, akhirnya jadi langka dalam negeri," jelas Mendag Budi.

Dengan adanya kebijakan tarif ekspor yang sedang dikaji, diharapkan dapat membantu menyeimbangkan harga kelapa di pasar domestik dan internasional. Pemerintah berupaya untuk mencari solusi yang adil bagi petani dan pelaku usaha di industri kelapa.

Pemerintah berharap dengan adanya skema tarif ekspor kelapa ini, program peremajaan pohon kelapa dapat berjalan lancar dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan kelapa di pasar domestik dan meningkatkan daya saing kelapa Indonesia di pasar global.