Pemerintah Luncurkan Strategi Jitu: Dorong Daya Beli dan Investasi RI

Pemerintah siapkan kebijakan strategis untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II-2025, dengan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat dan investasi.

Jakarta, 6 Mei 2025 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan sejumlah kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025. Kebijakan ini difokuskan pada tiga pilar utama: peningkatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, dan peningkatan belanja negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4,87 persen (yoy) pada triwulan I-2025, angka yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Airlangga menjelaskan, "Mewaspadai kondisi tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025, Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah." Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Pemerintah menyadari pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai strategi dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta mampu menghadapi tantangan global yang dinamis.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada Mei hingga Juni 2025. Pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian dari strategi ini. "Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional," ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal pada sektor properti, otomotif, dan padat karya. Stabilisasi harga pangan juga menjadi prioritas untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Pemerintah berupaya memastikan bahwa program-program ini akan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus oleh inflasi yang tinggi. Langkah-langkah konkret untuk mencapai hal ini akan terus dikaji dan diimplementasikan secara efektif.

Dalam upaya mendorong investasi, pemerintah akan membentuk Satgas Perluasan Lapangan Kerja. Penyederhanaan perizinan melalui Inpres Deregulasi, penyelesaian revisi Perpres BUMN, dan implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga akan dijalankan. "Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," tegas Airlangga.

Optimalisasi belanja modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah berharap langkah-langkah ini akan menarik minat investor baik domestik maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk menarik investasi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menyederhanakan perizinan dan mengurangi birokrasi akan terus dilakukan.

Pemerintah menargetkan akselerasi belanja negara agar penyerapan anggaran lebih tinggi daripada siklus biasanya. Hal ini diharapkan memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi. Mitigasi risiko eksternal juga menjadi fokus, termasuk antisipasi kebijakan global dan memperluas akses pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan AS dan penyelesaian kerja sama EU-CEPA.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS dan proses aksesi ke OECD juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah global. Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat internasional.

Pemerintah menyadari pentingnya antisipasi terhadap berbagai risiko global. Oleh karena itu, berbagai strategi mitigasi risiko akan terus dikembangkan dan diimplementasikan.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional, tumbuh 4,89 persen dan menyumbang 54,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ekspor juga tumbuh 6,78 persen berkat kenaikan ekspor nonmigas dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. "Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kebijakan Pemerintah seperti pemberian THR, Bantuan Hari Raya, Program Mudik Gratis, dan diskon belanja terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran," jelas Menko Airlangga.

Pertumbuhan tertinggi secara sektoral terjadi di sektor pertanian (10,52 persen), disusul jasa lainnya (9,84 persen) dan jasa perusahaan (9,27 persen). Sulawesi mencatat pertumbuhan regional tertinggi (6,40 persen), diikuti Jawa (4,99 persen). Meskipun demikian, pemerintah tetap mewaspadai risiko perlambatan global yang diproyeksikan IMF akan menekan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 ke angka 2,8 persen, termasuk sinyal perlambatan dari data Purchasing Managers’ Index (PMI).