Pemerintah Perkuat Akses Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian Tenaga Kerja berkomitmen tingkatkan akses pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas, hadapi tantangan kendala implementasi kebijakan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk memperkuat akses pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan hal ini pada Senin, 24 Februari 2024 di Jakarta. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya peran aktif semua pihak dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Upaya ini dipicu oleh berbagai tantangan yang menghambat pemberdayaan pekerja penyandang disabilitas, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya penempatan pekerja penyandang disabilitas setiap tahunnya, serta jumlah perusahaan yang mempekerjakan mereka masih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan berbagai strategi.

Kemnaker menyadari pentingnya upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Berbagai program dan kebijakan strategis telah dan akan terus dirancang untuk memastikan terwujudnya inklusi dan keberlanjutan dalam penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini sejalan dengan upaya global untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

Pemerintah telah merancang berbagai langkah strategis untuk mengatasi kendala pemberdayaan penyandang disabilitas. Salah satu langkah kunci adalah pembentukan unit kerja khusus yang fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan. Unit ini akan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas melalui pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, pemerintah juga memastikan terwujudnya penempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan Unit Pelayanan Disabilitas (UPD) di daerah juga menjadi prioritas, karena UPD berperan sebagai ujung tombak pemberdayaan di tingkat lokal. Dengan peningkatan kapasitas UPD, diharapkan akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan dan kesempatan kerja dapat lebih terjamin.

Workshop yang diadakan di Jakarta pada Senin, 24 Februari 2024, seperti "Workshop Penguatan Pelatihan dan Kesempatan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas", bertujuan mendorong sinergi antar pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memberdayakan penyandang disabilitas juga datang dari luar negeri. Gita Kamath, Chargé d'Affaires Australia untuk Indonesia, menekankan bahwa penyediaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga sangat penting untuk membuka potensi ekonomi, mendorong inovasi, dan membangun komunitas yang lebih inklusif.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional dalam mendukung upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Dukungan tersebut dapat berupa transfer pengetahuan, teknologi, dan pendanaan untuk program-program yang relevan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan dan kesempatan kerja dapat terus meningkat. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.

"Saya mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas," ujar Menteri Yassierli. "Ini bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga kunci untuk membuka potensi ekonomi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif." ujar Gita Kamath.