Pemetaan Tenaga Non-ASN di Kudus: Disdikpora Data 1.936 Guru dan Tenaga Kependidikan

Disdikpora Kudus mulai memetakan 1.936 tenaga non-ASN, termasuk guru dan tenaga kependidikan, untuk menyesuaikan dengan aturan pemerintah terkait larangan pengangkatan pegawai baru dan kebijakan PPPK.

Kudus, Jawa Tengah - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus gencar melakukan pemetaan terhadap tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang melarang pengangkatan pegawai baru. Pemetaan ini mencakup guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Disdikpora Kudus.

Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada, menjelaskan bahwa proses pemetaan melibatkan penyebaran Google Formulir ke seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kudus. Formulir ini bertujuan untuk mengumpulkan data akurat mengenai tenaga non-ASN, khususnya yang masa kerjanya kurang dari dua tahun dan guru yang belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Kami telah menerima data sementara sebanyak 1.936 tenaga non-ASN," ujar Harjuna. Namun, data tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk membedakan tenaga non-ASN yang telah mengikuti program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan yang belum.

Harjuna mengakui bahwa jumlah tenaga non-ASN di lingkungan Disdikpora Kudus merupakan yang terbesar di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Kudus. Hal ini menunjukkan besarnya tantangan dalam mengelola dan menyesuaikan status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di Kudus.

Anggun Nugroho, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, menambahkan informasi penting terkait data yang terkumpul. Dari Google Formulir tersebut, teridentifikasi 139 guru yang tidak mengikuti seleksi PPPK dan belum terdaftar di Dapodik. "Data ini bersifat dinamis," tegas Anggun, "karena Pemkab Kudus masih melakukan pendataan tenaga non-ASN dengan masa kerja kurang dari dua tahun."

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solehah, memberikan gambaran umum mengenai tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Kudus. Kategori tenaga non-ASN meliputi tenaga kontrak, Pegawai Honorer Daerah (PHD), tenaga guru non-ASN, dan tenaga non-ASN di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Besaran gaji masing-masing tenaga non-ASN bervariasi antar OPD. Namun, untuk tenaga kontrak, gaji mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sementara itu, gaji PHD disesuaikan dengan kelas dan masa jabatan, sedangkan gaji tenaga non-ASN pendidikan bergantung pada Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Dapodik.

Djati Solehah menjelaskan bahwa pada tahun 2024, anggaran untuk tenaga non-ASN masih dialokasikan. Hal ini berlaku untuk tenaga non-ASN yang telah bekerja selama dua tahun dan mengikuti seleksi PPPK namun belum lolos, dengan status PPPK paruh waktu dan gaji sesuai dengan penghasilan sebelumnya. Namun, untuk tenaga non-ASN dengan masa kerja kurang dari dua tahun, pilihannya adalah pemberhentian atau pengalokasian anggaran sebagai tenaga outsourcing atau paruh waktu. Keputusan final masih menunggu arahan Bupati Kudus definitif.

Realisasi anggaran untuk tenaga kontrak pada tahun 2024 mencapai Rp45,45 miliar, sedangkan realisasi anggaran untuk PHD mencapai Rp3,67 miliar. Angka-angka ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia, meskipun di tengah tantangan kebijakan pengangkatan pegawai baru.

Pemetaan tenaga non-ASN di Kudus merupakan langkah strategis dalam menghadapi perubahan kebijakan kepegawaian. Proses pendataan yang dilakukan Disdikpora Kudus dan Pemkab Kudus diharapkan menghasilkan data yang akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat terkait pengelolaan tenaga non-ASN ke depannya, khususnya bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Disdikpora. Transparansi dan kejelasan informasi sangat penting dalam memberikan kepastian bagi para tenaga non-ASN yang bekerja di Kabupaten Kudus.