Pemkab Bekasi Sosialisasi Penilaian Kepatuhan untuk Tingkatkan Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi penilaian kepatuhan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan, menargetkan nilai kepatuhan di atas 90 pada 2025 dengan berbagai inovasi seperti program Botram di Disdukcapil.

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 15 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi gencar meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya sosialisasi penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diikuti oleh berbagai instansi vertikal, perangkat daerah, dan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Dedy Irsan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Joaharul Alam, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan agenda rutin tahunan. Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendampingan dan pembinaan berkelanjutan. "Sudah tiga tahun kami melaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kepatuhan pelayanan publik," ujar Joaharul di Cikarang, Jumat lalu.

Salah satu strategi kunci yang dijalankan Pemkab Bekasi adalah dengan menggandeng Ombudsman RI Jakarta Raya. Kehadiran Ombudsman memberikan pembekalan dan arahan yang berharga bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik. Hasilnya pun cukup signifikan. "Tiga tahun ini kita mendapatkan hasil yang signifikan. Pada 2022, tingkat kepatuhan masih berwarna kuning, sementara pada 2023-2024 meningkat menjadi hijau dengan nilai 87,88. Target kami tahun ini lebih baik lagi dengan nilai yang optimal," jelas Joaharul.

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan yang lebih signifikan lagi di tahun 2025, dengan nilai kepatuhan di atas 90. Upaya ini mencakup pembinaan menyeluruh, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, kecamatan, hingga puskesmas. "Kriteria yang diatur Ombudsman RI harus dipenuhi agar pelayanan lebih baik sesuai dengan lokus dan indikator yang ditentukan," tegasnya.

Joaharul menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sebagai contoh, ia menyinggung inovasi program "berkolaborasi terus melayani" atau Botram yang diinisiasi oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Program Botram ini merupakan bentuk pelayanan jemput bola, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai dokumen administrasi kependudukan.

Inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Bekasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Kami terus berinovasi agar pelayanan publik semakin optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Joaharul. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam mencapai target peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh instansi terkait dapat memahami standar pelayanan publik yang baik dan menerapkannya dalam operasional mereka sehari-hari. Kolaborasi antara Pemkab Bekasi dan Ombudsman RI Jakarta Raya ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Pemkab Bekasi optimistis dapat mencapai target peningkatan kualitas pelayanan publik di tahun 2025. Dengan berbagai inovasi dan pembinaan yang dilakukan, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Ke depannya, Pemkab Bekasi akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan inovasi yang telah dijalankan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Komitmen Pemkab Bekasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.