Pemkab Bekasi Tunda Tambah Koridor BisKita Trans Wibawa Mukti Akibat Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bekasi menunda penambahan koridor BisKita Trans Wibawa Mukti rute Terminal Kalijaya-Pemda akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat, meskipun kajian teknis sudah siap.

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menunda rencana penambahan koridor BisKita Trans Wibawa Mukti. Awalnya, koridor baru yang menghubungkan Terminal Kalijaya Cikarang dan Kantor Pemda Kabupaten Bekasi ini dijadwalkan beroperasi pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat memaksa penundaan proyek tersebut.

Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi dana untuk armada BisKita dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan. Hal ini mengakibatkan 20 bus baru yang seharusnya didatangkan bulan ini terpaksa ditunda.

Meskipun demikian, Deni memastikan bahwa uji coba rute Stasiun Kereta Api Cikarang-Stasiun LRT Jatimulya tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan sosialisasi penambahan koridor baru ini kepada berbagai pihak, termasuk organisasi angkutan darat dan pengusaha jasa angkutan umum, dengan skema pendanaan dari Kementerian Perhubungan.

"Namun, sesuai instruksi Presiden, sejumlah kementerian diminta melakukan efisiensi anggaran sehingga bantuan untuk kita tertunda, termasuk rencana alokasi 20 bus dari Kementerian Perhubungan," ungkap Deni.

Koridor baru BisKita Trans Wibawa Mukti direncanakan melewati Kantor Samsat Kabupaten Bekasi dan kawasan industri Jababeka. Tujuan utama dari penambahan koridor ini adalah untuk meningkatkan layanan transportasi publik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan mengurangi kemacetan dengan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Deni menambahkan bahwa secara teknis, semua persiapan untuk koridor baru ini telah rampung. "Kami akan sampaikan kepada Bupati Bekasi agar bantuan BisKita ini tetap dapat dialokasikan dalam pembahasan perubahan APBN 2025. Secara kajian teknis, semua sudah siap, tinggal menunggu ketersediaan anggaran," jelasnya.

Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran, Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan kembali mengajukan permohonan agar bantuan BisKita tetap dialokasikan. "Efisiensi anggaran merupakan kebijakan Presiden. Namun kami akan kembali mengajukan surat agar bantuan BisKita dapat dialokasikan sesuai rencana demi memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat," kata Dedy.

Penundaan ini tentu menjadi tantangan bagi Pemkab Bekasi dalam upaya meningkatkan layanan transportasi publik dan mengurangi kemacetan. Namun, upaya untuk mendapatkan kembali alokasi anggaran tersebut terus dilakukan. Semoga upaya ini membuahkan hasil sehingga rencana penambahan koridor BisKita Trans Wibawa Mukti dapat segera direalisasikan.

Penundaan penambahan koridor BisKita Trans Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi menjadi contoh dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Meskipun rencana tersebut telah disosialisasikan dan kajian teknis telah selesai, ketersediaan anggaran menjadi kendala utama. Pemkab Bekasi berupaya untuk mendapatkan kembali alokasi anggaran melalui perubahan APBN 2025. Keberhasilan upaya ini akan menentukan kapan masyarakat Kabupaten Bekasi dapat menikmati layanan transportasi massal yang lebih baik dan mengurangi kemacetan.