Pemkab Kotim Godok 8 Perubahan Kebijakan Pembangunan Daerah di 2026

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan konsultasi publik untuk membahas delapan perubahan kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD 2026, fokus pada peningkatan SDM, pengendalian inflasi, dan swasembada pangan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, tengah fokus merancang perubahan kebijakan pembangunan daerahnya. Hal ini diwujudkan melalui konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar pada Jumat, 28 Februari 2024 di Sampit. Konsultasi ini bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengakomodasi berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto, menjelaskan pentingnya langkah ini dalam menentukan arah pembangunan Kotim ke depan.

Delapan fokus perubahan kebijakan pembangunan yang dibahas meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, program makan bergizi gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi. Pembahasan juga mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dukungan terhadap swasembada pangan, dan pengembangan industri kerajinan serta pemasaran produk UMKM. Semua kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotim.

Tema pembangunan Kotim di tahun 2026, "Penguatan Fondasi Transformasi Habaring Hurung Miar dan Maju dengan Melanjutkan Pembangunan Sarana Prasarana untuk Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertanian, Industri dan Jasa," menjadi pedoman utama. Tema ini menekankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk meningkatkan aksesibilitas ekonomi masyarakat. Penguatan ketahanan pangan juga menjadi prioritas untuk menjamin kecukupan pangan dan mengendalikan inflasi.

Salah satu fokus utama perubahan kebijakan pembangunan Kotim adalah penguatan SDM. Hal ini akan dicapai melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program MBG dan upaya pencegahan stunting serta kemiskinan ekstrem juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah Kotim menyadari pentingnya SDM yang berkualitas sebagai kunci pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas yang tak kalah penting. Dengan mendukung swasembada pangan dan pengembangan industri kerajinan serta UMKM, diharapkan laju inflasi dapat dikendalikan. Strategi ini diyakini mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga akan mendukung upaya pengendalian inflasi dan peningkatan perekonomian daerah. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan akses ke pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

Pemerintah Kotim juga berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan. Hal ini akan dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Upaya ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah inflasi.

Pengembangan industri kerajinan dan UMKM juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kotim akan memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, pemerintah Kotim berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Kotim berharap mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kotim 2026 agar lebih terarah, terukur, akuntabel, dan mampu menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan arah pembangunan Kotim di masa mendatang.

Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, diharapkan RKPD Kotim 2026 dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kotim. Proses konsultasi publik ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Harapannya, dengan adanya perubahan kebijakan ini, Kabupaten Kotim dapat mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi pembangunan Kotim yang lebih baik.