Pemkab Kotim Tarik Alat Berat Tak Terpakai: Evaluasi Program dan Tantangan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengevaluasi program pembagian ekskavator ke 17 kecamatan dan menarik alat berat yang tak terpakai akibat kendala infrastruktur dan mobilitas.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi program pembagian ekskavator ke 17 kecamatan. Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah alat berat yang tidak difungsikan secara maksimal. Evaluasi ini berujung pada keputusan untuk menarik sejumlah ekskavator dan mengalihkannya ke dinas terkait yang lebih membutuhkan.

Bupati Kotim, Halikinnor, menyatakan bahwa program yang digagas pada periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Irawati ini awalnya bertujuan mulia. Ekskavator diharapkan dapat membantu petani mengolah lahan tanpa membakar, mencegah karhutla, dan menormalisasi irigasi. Program ini awalnya difokuskan untuk wilayah perkotaan, namun kemudian diperluas ke seluruh kecamatan atas permintaan masyarakat.

Namun, perluasan program ini justru memunculkan tantangan baru. Di beberapa kecamatan, ekskavator tidak terpakai secara optimal. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Pulau Hanaut, yang menghadapi kendala mobilitas alat berat karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Hal ini memaksa Pemkab Kotim untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil keputusan untuk menarik alat berat yang tidak terpakai.

Camat Pulau Hanaut, Dedi Purwanto, membenarkan bahwa ekskavator di wilayahnya tidak difungsikan secara maksimal. Bukan karena kurangnya kemauan masyarakat, tetapi lebih kepada keterbatasan infrastruktur. Jalan utama di kecamatan tersebut berupa jalan semen dengan lebar sekitar dua meter, tidak cukup kuat untuk dilalui ekskavator seberat 4-6 ton.

Selain itu, akses jalan menuju kelompok tani juga terbatas. Kondisi geografis yang dipenuhi sungai-sungai kecil dan jembatan kayu semakin mempersulit mobilitas alat berat. "Begitu pula jalan menuju kelompok tani (poktan), tidak ada jalan lain selain jalan yang ada sekarang. Selain kendala jalannya, ada banyak sungai kecil dan jembatan kayu, dan itu tidak memungkinkan dilalui alat berat, bisa hancur semua," jelas Dedi Purwanto.

Meskipun ada alternatif penyeberangan menggunakan kapal loging untuk melewati sungai-sungai kecil, biaya yang dibutuhkan sangat tinggi, mencapai Rp10 juta lebih. Biaya tersebut dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. "Jadi ekskavator di Pulau Hanaut itu bukannya tidak terpakai, tetapi mobilitas atau pergerakannya yang terbatas," tambahnya.

Bupati Halikinnor menegaskan bahwa meskipun ada beberapa kecamatan yang mengalami kendala, program pembagian ekskavator secara keseluruhan tetap dianggap sukses. Di banyak kecamatan, alat berat tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur irigasi dan lainnya. Namun, evaluasi ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Penarikan ekskavator dari kecamatan yang tidak terpakai akan memungkinkan redistribusi alat berat ke daerah yang lebih membutuhkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kotim. Pemkab Kotim berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan infrastruktur di seluruh wilayah, sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Kotim dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan mengevaluasi program secara berkala dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan, diharapkan pembangunan di Kotim dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Program ekskavator itu kami evaluasi, mungkin Juni nanti sebagian kami tarik ke kabupaten, karena tidak digunakan secara maksimal di kecamatan artinya tujuannya tidak tercapai, sedangkan di kabupaten juga butuh alat berat," kata Bupati Halikinnor.

Penarikan alat berat yang tidak terpakai di beberapa kecamatan di Kotim merupakan bagian dari evaluasi program dan upaya optimalisasi penggunaan sumber daya. Kendala infrastruktur menjadi faktor utama yang menyebabkan beberapa alat berat tidak dapat difungsikan secara maksimal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.