Pemkab Mukomuko Libatkan Kejari dalam Pengadaan Tanah Fasilitas Umum Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Mukomuko membentuk tim gabungan bersama Kejari, Polres, dan Kodim untuk mengawasi pengadaan tanah fasilitas umum (fasum) senilai Rp1,4 miliar pada tahun 2025, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Mukomuko, Bengkulu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko mengambil langkah proaktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengadaan tanah untuk fasilitas umum (fasum) di tahun 2025. Pemkab melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepolisian Resort (Polres), dan Komando Distrik Militer (Kodim) dalam sebuah tim khusus yang mengawasi proses pengadaan tanah senilai Rp1,4 miliar ini.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko, Suryanto, menjelaskan pembentukan tim gabungan ini dalam keterangannya pada Senin, 17 Februari 2024. Beliau menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah. Keikutsertaan Kejari, Polres, dan Kodim diharapkan dapat memberikan jaminan integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses.

Suryanto menambahkan bahwa draf Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pengadaan Tanah sudah diajukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan menunggu penandatanganan untuk resmi berlaku. Setelah SK tersebut terbit, Pemkab akan membuka kesempatan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait untuk mengajukan usulan pengadaan tanah yang dibutuhkan.

Hingga saat ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru menerima satu proposal lengkap, yaitu usulan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Ipuh dari Dinas Lingkungan Hidup. Suryanto menghimbau kepada seluruh OPD untuk segera mengajukan usulan dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Usulan yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan akan dianggap tidak diperlukan.

Sebelumnya, terdapat rencana usulan pengadaan tanah untuk beberapa makam dan ganti rugi tanah untuk pengembangan jalan baru sebagai pengganti jalan nasional dekat bandara yang akan ditutup. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari OPD terkait. Pemkab Mukomuko hanya akan memproses usulan yang masuk dengan dokumen lengkap dan sesuai prosedur.

Langkah Pemkab Mukomuko melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pengadaan tanah ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi korupsi dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Dengan melibatkan Kejari, Polres, dan Kodim, diharapkan proses pengadaan tanah dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pengadaan tanah untuk fasum ini merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mukomuko. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari tim gabungan, diharapkan proses ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan proses ini akan menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pembentukan tim gabungan yang melibatkan Kejari, Polres, dan Kodim dalam pengawasan pengadaan tanah fasum di Kabupaten Mukomuko merupakan langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur.