Pemkab Serdang Bedagai Komitmen Bangun Hunian Layak di Pedesaan

Pemkab Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menegaskan komitmennya dalam membangun perumahan layak di pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung Program Perumahan Perdesaan Nasional.

Pemkab Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menunjukkan komitmen teguhnya dalam pembangunan perumahan layak di daerah pedesaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, pada keterangannya di Medan, Rabu (30/4). Program ini sejalan dengan upaya mewujudkan program perumahan nasional, khususnya Program Perumahan Perdesaan.

Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, Bupati Darma Wijaya menekankan bahwa pembangunan perumahan di pedesaan merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap, program ini mampu menghadirkan harapan baru bagi warga Serdang Bedagai yang selama ini mungkin masih kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai.

Pemkab Serdang Bedagai optimistis dapat berkontribusi signifikan dalam gerakan nasional ini. Komitmen ini diwujudkan dengan upaya menciptakan lingkungan pedesaan yang lebih layak huni, maju, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang lebih baik.

Program Tiga Juta Rumah, menurut Bupati Darma Wijaya, menjadi peluang emas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih kekurangan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, dan akses listrik. Ia meyakini sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan adanya program ini, diharapkan pemerataan pembangunan perumahan dapat terwujud di seluruh Indonesia, termasuk di Serdang Bedagai. "Kami terus berbenah menuju daerah yang Mantap, yaitu maju, tangguh, dan berkelanjutan," tegas Bupati Darma Wijaya.

Pembangunan perumahan yang layak di pedesaan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, swasta, dan lembaga terkait, untuk memastikan keberhasilan program ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, turut memberikan keterangan mengenai pentingnya pendekatan yang berbeda antara kawasan perkotaan dan perdesaan dalam pembangunan perumahan. Di perkotaan, pembangunan rumah vertikal menjadi fokus utama mengingat keterbatasan lahan.

Berbeda dengan perkotaan, program di kawasan desa akan lebih diarahkan pada renovasi rumah dan pelibatan koperasi serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Sekali lagi, di desa itu pelibatannya adalah koperasi dan BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan perumahan yang inklusif," jelas Wakil Menteri Fahri Hamzah. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan perumahan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pelibatan koperasi dan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Model ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Dengan adanya rumah yang layak huni, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan mereka.

Pembangunan perumahan layak huni di pedesaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Komitmen dan sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.