Pemkab Tulungagung Kaji Merger SDN: Efisiensi Anggaran di Tengah Minimnya Siswa

Pemerintah Kabupaten Tulungagung tengah mengkaji rencana merger sejumlah SDN yang kekurangan siswa untuk efisiensi anggaran pendidikan, dengan target kajian selesai akhir tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, saat ini tengah gencar mengkaji rencana penggabungan atau merger sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang mengalami kekurangan siswa. Langkah ini diklaim sebagai upaya efisiensi anggaran pendidikan di daerah tersebut. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap jumlah siswa yang terus menurun di beberapa SDN, terutama di kelas awal, dan beberapa sekolah bahkan tidak memiliki pendaftar baru sama sekali di tahun ajaran 2024/2025. Keputusan ini diambil setelah adanya kajian menyeluruh mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas pendidikan di Tulungagung.

Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Puspita Rahadi, pada Rabu, 7 Mei 2024, menyampaikan bahwa kajian merger SDN ini bertujuan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. "Kajian ini dilakukan karena pelayanan pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung," ujarnya. Hasil kajian yang diharapkan rampung pada akhir tahun 2023 ini akan langsung dilaporkan kepada Bupati Tulungagung untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Selain menyasar SDN yang kekurangan siswa, kebijakan merger ini juga akan diterapkan pada sekolah-sekolah yang tidak menerima siswa baru di tahun ajaran 2024/2025. Hal ini didorong oleh pertimbangan efisiensi anggaran. "Ini juga terkait efisiensi anggaran pendidikan. Sekolah yang tidak memiliki siswa tetap menyerap biaya operasional," tambah Ibu Puspita. Dengan demikian, merger diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan dan mengalokasikannya ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, turut memberikan dukungan terhadap rencana merger ini. Beliau menekankan pentingnya langkah efisiensi mengingat jumlah murid di beberapa SDN terus menurun, terutama di kelas awal. "Merger harus dilakukan demi efisiensi. Tidak ideal jika sekolah tetap beroperasi dengan jumlah siswa sangat sedikit," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya dukungan politik terhadap kebijakan ini dan diharapkan dapat memperlancar proses penggabungan sekolah.

Data dari Dinas Pendidikan Tulungagung menunjukkan fakta yang cukup memprihatinkan. Terdapat hampir 200 SDN di Tulungagung yang jumlah murid kelas 1-nya kurang dari 10 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan jumlah siswa dan kapasitas sekolah yang ada. Beberapa sekolah bahkan tidak menerima pendaftar sama sekali pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Sekolah-sekolah yang terdampak umumnya terletak di daerah pinggiran dan pegunungan, yang mungkin disebabkan oleh faktor geografis dan aksesibilitas.

Rencana merger ini tentunya menimbulkan berbagai pertimbangan. Di satu sisi, merger diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan mengalokasikan sumber daya pendidikan secara lebih efektif. Namun, di sisi lain, perlu dikaji pula dampaknya terhadap kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Tulungagung. Kajian yang komprehensif dan partisipatif sangat penting untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagian besar sekolah yang terancam merger berada di daerah-daerah terpencil, seperti wilayah pegunungan dan pinggiran. Kondisi geografis ini menjadi salah satu faktor penyebab minimnya jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut. Aksesibilitas yang terbatas dan minimnya pilihan pendidikan di daerah tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam proses penggabungan sekolah.

Selain faktor geografis, faktor sosial ekonomi masyarakat sekitar juga perlu dipertimbangkan. Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu dapat mempengaruhi keputusan orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan merger tidak justru mengurangi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program-program pendukung, seperti bantuan transportasi atau beasiswa, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.

Proses penggabungan sekolah juga memerlukan perencanaan yang matang dan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar, dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan merger dapat diterima oleh semua pihak dan berjalan dengan lancar. Transparansi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Kesimpulannya, rencana merger SDN di Tulungagung merupakan langkah strategis yang perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Efisiensi anggaran merupakan tujuan utama, namun kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi seluruh siswa harus tetap menjadi prioritas utama. Partisipasi semua pihak dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan penerimaan kebijakan ini oleh masyarakat.