Pemkot Batam Pastikan Tak Ada Pemotongan TPP ASN di 2025

Pemerintah Kota Batam memastikan tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di tahun 2025, meskipun ada efisiensi anggaran, demi tetap menjaga kesejahteraan pegawai.

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam memastikan tidak akan ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025. Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, di Batam, Sabtu (22/2), menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.

Jefridin menjelaskan bahwa TPP merupakan salah satu prioritas Pemkot Batam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para ASN. Pencairan TPP, lanjutnya, telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan proses pencairannya telah dimulai. "Sudah ada persetujuan (acc) dari kementerian. Semua sudah mulai berproses. TPP sudah bisa dicairkan," ujar Jefridin.

Ia menambahkan bahwa pencairan TPP akan dilakukan bertahap, sesuai dengan proses masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang terpenting, TPP dipastikan tidak termasuk dalam anggaran yang akan diefisiensikan oleh Pemkot Batam.

Pemkot Batam memang tengah melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, Jefridin menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan memengaruhi TPP ASN.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkot Batam, sesuai arahan pemerintah pusat, difokuskan pada pemangkasan anggaran perjalanan dinas, rapat atau pertemuan di hotel, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan beberapa kegiatan lain yang dinilai tidak mendesak. "Besaran TPP-nya sama, tidak ada pemangkasan. Pada intinya Pemkot Batam sangat memperhatikan kesejahteraan ASN, termasuk berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran," tegas Jefridin.

Dengan demikian, para ASN di lingkungan Pemkot Batam dapat merasa tenang karena penghasilan tambahan mereka tetap terjamin.

Selain memastikan TPP ASN aman, Jefridin juga memberikan kabar baik terkait tenaga non-ASN atau honorer. Ia memastikan tidak ada tenaga honorer yang akan dirumahkan akibat kebijakan efisiensi anggaran ini. Hal ini, menurutnya, didorong oleh semakin banyaknya tenaga honorer yang berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemkot Batam saat ini tengah fokus pada peralihan status tenaga honorer menjadi PPPK. "Kalau kita lihat daerah lain ada yang merumahkan tenaga honorer. Alhamdulillah di Batam tidak. Pemkot Batam cukup berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya tetap mempertahankan keberadaan tenaga honorer," jelas Jefridin.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemkot Batam dalam menjaga kesejahteraan seluruh pegawainya, baik ASN maupun tenaga honorer, di tengah upaya efisiensi anggaran.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran di Pemkot Batam dilakukan secara terukur dan terencana, dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan para ASN dan tenaga honorer. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Batam dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.