Pemkot Singkawang dan Kejari Perkuat Kerja Sama Hukum Perdata dan TUN
Pemerintah Kota Singkawang dan Kejari meningkatkan kerja sama untuk menangani masalah hukum perdata dan TUN, guna memastikan kepastian hukum dan melindungi kebijakan pemerintah serta masyarakat.
Pemkot Singkawang dan Kejari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, resmi memperkuat kolaborasi dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Kesepakatan ini diumumkan pada Selasa, 21 Februari 2023, melibatkan berbagai dinas penting seperti Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama Kota Singkawang, dan Perum Bulog Cabang Singkawang.
Penjabat Wali Kota Singkawang, Sumastro, menjelaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai permasalahan hukum di bidang perdata dan TUN di lingkungan Pemkot Singkawang. Kehadiran Kejari sebagai Jaksa Pengacara Negara sangat krusial untuk memberikan pendampingan hukum yang komprehensif.
Perlindungan Hukum dan Pengamanan Aset
Sumastro menekankan pentingnya sinergi ini untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi kebijakan pemerintah daerah serta kepentingan masyarakat. Dengan pendampingan hukum profesional dari Kejari, risiko hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan dapat diminimalisir, termasuk pengamanan aset negara.
Tugas dan Kewenangan Kejari
Kepala Kejari Singkawang, Nur Handayani, menyatakan kerja sama ini sejalan dengan tugas dan kewenangan Kejari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari MoU sebelumnya antara Pemkot Singkawang dan Kejari Singkawang terkait tupoksi di bidang Perdata dan TUN.
Bentuk Kerja Sama yang Dilakukan
Kejari Singkawang berkomitmen memberikan berbagai bentuk bantuan hukum, mulai dari pertimbangan hukum, pendampingan hukum, hingga penegakan hukum. Mereka juga siap bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perdata dan TUN. Harapannya, kerja sama ini akan menciptakan kesamaan visi dalam menangani masalah hukum di kedua bidang tersebut.
Pendampingan Pembangunan dan Pengelolaan Anggaran
Nur Handayani menambahkan, Kejari akan memberikan pendampingan hukum untuk kegiatan strategis pembangunan Pemkot Singkawang, termasuk upaya pemulihan aset negara. Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan pembangunan daerah tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Singkawang.