Pemkot Tanjungpinang Mitigasi Gangguan Ketertiban Jelang Ramadhan 1446 H
Pemkot Tanjungpinang menyiapkan Surat Edaran Wali Kota untuk mengatur jam operasional tempat hiburan dan menjaga ketertiban selama Ramadhan 1446 H, dengan penyesuaian regulasi terbaru termasuk layanan spa dan mandi uap.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) bersiap menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan kondusivitas selama bulan Ramadhan. Pemkot Tanjungpinang melibatkan berbagai pihak dalam upaya menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh warga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat, menjelaskan bahwa Pemkot sedang merancang Surat Edaran (SE) Wali Kota. SE ini akan mengatur jam operasional tempat hiburan dan usaha sejenisnya selama Ramadhan. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Peraturan ini juga akan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan kerukunan antar umat beragama.
Zulhidayat menambahkan bahwa SE tersebut merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak terkait. Pemkot Tanjungpinang berupaya mengakomodasi semua kepentingan, termasuk pelaku usaha, agar tetap dapat beroperasi dengan tertib dan menghormati kesucian bulan Ramadhan. Proses penyusunan SE ini juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang memengaruhi regulasi usaha tertentu.
Penyesuaian Regulasi dan Sosialisasi
Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang akan menyesuaikan beberapa regulasi sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan layanan spa dan mandi uap. Berdasarkan putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 mengenai Pasal 55 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, spa dan mandi uap tidak lagi dikategorikan sebagai tempat hiburan, melainkan sebagai layanan kesehatan tradisional.
Dengan demikian, aturan dalam SE akan disesuaikan agar tetap selaras dengan keputusan MK tersebut. Pemkot Tanjungpinang berkomitmen untuk selalu mengikuti dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
Sebagai dasar hukum, aturan mengenai ketertiban umum selama Ramadhan akan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Perda ini mengatur jam operasional tempat hiburan malam (THM) dan rumah makan selama Ramadhan untuk menjaga kenyamanan umat Muslim.
Kerjasama Antar Instansi dan Harapan Pemkot
Setelah rancangan SE disepakati, Pemkot Tanjungpinang akan mensosialisasikannya kepada para pelaku usaha. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pemkot berharap sosialisasi ini akan berjalan lancar dan efektif.
Pemkot Tanjungpinang juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi terkait lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap SE Wali Kota dan menciptakan suasana Ramadhan yang aman, nyaman, dan tertib. Semua pihak akan bahu-membahu menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadhan.
"Harapannya, SE ini dapat memberikan ketenangan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah, sementara pelaku usaha tetap beroperasi dengan tertib dan saling menghormati bulan Ramadhan," ungkap Zulhidayat. Pemkot berkomitmen untuk menciptakan suasana yang harmonis dan penuh toleransi selama bulan Ramadhan.
Dengan adanya langkah-langkah mitigasi ini, Pemkot Tanjungpinang optimistis bahwa bulan Ramadhan 1446 H akan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Komitmen dan kerjasama semua pihak sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.