Pemprov DKI Jakarta Bangun Tanggul Antisipasi Banjir Rob Pasca Lebaran 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun tanggul untuk mengurangi dampak banjir rob di Jakarta Utara setelah Lebaran 2025, sebagai langkah mitigasi sementara sebelum pembangunan NCICD rampung.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pembangunan tanggul sebagai upaya mitigasi banjir rob di beberapa wilayah Jakarta Utara. Proyek ini dijadwalkan dimulai setelah perayaan Idul Fitri 1446 H, yang diperkirakan jatuh pada awal April 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya potensi banjir rob yang kerap melanda wilayah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan, "Setelah Lebaran, kita akan membangun tanggul di beberapa tempat sebagai langkah pencegahan banjir rob di beberapa daerah yang selalu terdampak." Pernyataan ini disampaikan pada hari Rabu di Jakarta. Rencana pembangunan tanggul ini telah dibahas sejak masa kepemimpinan Penjabat Gubernur Teguh Setyabudi pada Januari lalu. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai lokasi dan panjang tanggul yang akan dibangun.

Pembangunan tanggul ini akan menjadi solusi sementara sebelum pembangunan proyek besar National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) selesai pada tahun 2030. NCICD merupakan program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang bertujuan untuk mengendalikan naiknya permukaan air laut, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan kondisi lingkungan dengan konsep ruang ketiga.

Pramono Anung juga mengingatkan potensi banjir rob yang diperkirakan akan terjadi di Jakarta Utara pada tanggal 28-29 Maret 2025. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Muara Angke, Muara Baru, Jalan RE Martadinata, Cilincing, dan Marunda Pulo. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Gubernur telah menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk memastikan kesiapan pompa-pompa air.

Langkah antisipasi lainnya juga telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Sekretaris Eksekutif BPBD DKI Jakarta, Maruli Sijabat, menyatakan bahwa pihaknya telah menginformasikan kepada warga yang tinggal di pesisir utara Jakarta mengenai potensi banjir rob. Selain itu, BPBD juga telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi lainnya.

"Jika diperlukan evakuasi, kita akan siapkan fasilitas evakuasi menggunakan perahu. Kita juga bisa memaksimalkan fasilitas yang sudah ada," ujar Sijabat. BPBD juga akan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian jika terjadi evakuasi.

Pembangunan tanggul pasca Lebaran 2025 merupakan bagian dari strategi mitigasi jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi ancaman banjir rob. Langkah ini diambil sebagai antisipasi sementara sebelum selesainya proyek NCICD yang ditargetkan rampung pada tahun 2030. Proyek NCICD sendiri merupakan proyek besar yang bertujuan untuk mengatasi masalah banjir rob secara lebih permanen.

Selain pembangunan tanggul, Pemprov DKI Jakarta juga akan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir rob. Hal ini meliputi kesiapan pompa air, fasilitas evakuasi, dan lokasi pengungsian. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat juga menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana ini.

Persiapan yang matang dan terintegrasi antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif dari banjir rob. Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan dampak banjir rob di Jakarta Utara dapat dikurangi dan keselamatan warga terjamin.

Sebagai tambahan, Pemprov DKI Jakarta juga akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi langkah-langkah tersebut dalam menghadapi potensi banjir rob di masa mendatang.

Pembangunan tanggul oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak banjir rob di Jakarta Utara. Meskipun bersifat sementara, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman bencana alam. Kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.