Pemprov Kalsel Prioritaskan Infrastruktur dan SDM di RPJMD 2025-2029

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) fokus pada pembangunan infrastruktur dan SDM dalam RPJMD 2025-2029, juga memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, mitigasi bencana, dan peningkatan pelayanan publik, serta membutuhkan kolaborasi seluruh.

Banjarmasin, 2 Maret 2024 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menetapkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Selain itu, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap bencana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Kalsel, Adi Santoso, menjelaskan pentingnya RPJMD dan Renstra dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan ke depan. Beliau menekankan perlunya masukan dan gagasan dari berbagai pihak terkait untuk menyusun rencana yang komprehensif dan efektif. "RPJMD dan Renstra memiliki fungsi strategis dalam membentuk arah tata kelola pemerintahan ke depan, sehingga gagasan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan," ujar Adi Santoso.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, turut menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Hal ini termasuk percepatan penurunan angka stunting, mitigasi bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Adi Santoso mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih maju dan berdaya saing. "Kesuksesan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua pihak, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan," tambahnya. Kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat menjadi sangat krusial.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalsel, Endri, menambahkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja sama yang kuat dengan berbagai elemen. Menurutnya, Dinas PMPTSP tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. "Kami mengharapkan adanya sinergi seluruh elemen, karena Dinas PMPTSP tidak bisa bergerak sendiri tanpa dari uluran bantuan dari kabupaten/kota," ungkap Endri.

Sebagai contoh sinergi tersebut, Pemprov Kalsel telah mengembangkan aplikasi untuk mengintegrasikan data potensi daerah. Harapannya, aplikasi ini dapat diadopsi oleh PMPTSP di kabupaten/kota untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien. Integrasi data ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan daya tarik investasi.

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan tidak hanya difokuskan pada konektivitas antar wilayah, tetapi juga untuk meningkatkan aksesibilitas menuju IKN. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mengembangkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian baru di Indonesia. Pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan.

Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM menjadi prioritas utama Pemprov Kalsel dalam RPJMD 2025-2029. Suksesnya pembangunan ini bergantung pada kolaborasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan sinergi yang kuat, Kalimantan Selatan diharapkan dapat tumbuh lebih pesat dan berdaya saing.