Pemprov Lampung Usulkan Tambah RTH untuk Cegah Banjir

Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai solusi untuk memperluas daerah resapan air dan mencegah banjir di daerah perkotaan.

Banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mencari solusi jitu. Salah satu upaya yang diusulkan adalah dengan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, di Bandarlampung pada Rabu, 5 Maret 2024. Upaya ini dinilai penting mengingat perkembangan kota dan pembangunan yang pesat mengakibatkan berkurangnya RTH dan daerah resapan air.

Menurut Budhi Darmawan, berkurangnya daerah resapan air menjadi penyebab utama peningkatan risiko banjir, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Penambahan RTH, diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ini. "Tentunya dengan perkembangan kota dan banyaknya pembangunan, ruang terbuka hijau semakin sedikit dan daerah resapan juga tidak ada sehingga perlu upaya untuk mengatasi ini," ujar Budhi Darmawan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Lampung untuk melakukan penanaman pohon secara masif, khususnya di sempadan sungai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan. "Secara bersama-sama seperti Gubernur Lampung sampaikan kita harus melakukan penanaman pohon, terutama di sempadan sungai agar air hujan bisa menyerap di tanah," tambahnya.

Pemprov Lampung telah merancang beberapa solusi untuk mengatasi masalah banjir, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Untuk jangka pendek, Pemprov Lampung akan fokus pada pembuatan biopori di berbagai lokasi untuk mengoptimalkan penyerapan air. Langkah ini dinilai praktis dan mudah diterapkan.

Selain pembuatan biopori, perluasan daerah resapan air juga menjadi prioritas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah, sehingga dapat menjadi sumber air tanah dan cadangan air di masa mendatang. "Untuk rencana jangka panjang ini memang butuh biaya cukup besar, jadi yang dilakukan saat ini adalah dengan membuat biopori dan melakukan perluasan resapan air terlebih dahulu agar air hujan menyerap ke tanah atau infiltrasi dan menjadi sumber air tanah sekaligus jadi cadangan air," jelas Budhi Darmawan.

Sementara itu, untuk jangka menengah, Pemprov Lampung berencana membangun embung, kolam retensi, dan sumur resapan. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi jumlah air yang langsung mengalir ke sungai, sehingga dapat meminimalisir risiko banjir.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Lampung juga akan melakukan rehabilitasi daerah hulu. Rehabilitasi ini meliputi penanaman pohon kembali dan normalisasi sungai dari sedimentasi dan sampah. Langkah ini membutuhkan biaya yang cukup besar, namun dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung menyadari bahwa upaya ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melestarikan daerah resapan air sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan demikian, diharapkan upaya-upaya ini dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketersediaan air bersih di Provinsi Lampung.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menciptakan solusi komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan banjir di daerahnya. Komitmen dan kolaborasi dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.