Pemprov Lampung membentuk Satgas Mitigasi dan Pengendalian Banjir untuk mengatasi banjir yang meluas dan merumuskan langkah jangka panjang, menengah, dan pendek guna mencegah bencana berulang.

Pemprov Lampung menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk membangun satu unit Sekolah Rakyat guna memfasilitasi anak-anak kurang mampu, dengan lokasi potensial di Lampung Selatan dan Lampung Tengah.

Setelah 21 tahun persiapan, Pemprov Lampung mematangkan usulan pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dari Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah.

PT Pelindo Regional 2 Panjang membantu normalisasi drainase di sekitar pelabuhan Bandarlampung senilai Rp500 juta untuk mencegah banjir berulang dan dampaknya.

Pemprov Lampung alokasikan Rp10 miliar untuk membantu petani dengan alat pengering hasil panen, dorong hilirisasi pertanian dan tingkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Provinsi Lampung berencana menambah loket Samsat Digital Drive Thru di beberapa kabupaten dan kota untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menilai penyegelan tambang galian C di Sukabumi oleh Pemprov Lampung sebagai langkah tepat dalam upaya pencegahan banjir di wilayah tersebut.

Pemprov Lampung bertekad membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dengan menargetkan minimal satu bank sampah induk per kecamatan dan satu bank sampah unit per RW, didukung edukasi dan regulasi yang kuat.

Pemprov Lampung meminta seluruh kabupaten dan kota untuk segera membuat roadmap pengelolaan sampah hingga 2025 guna mengatasi masalah sampah yang semakin kompleks dan memenuhi standar pengelolaan sampah.

Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan di berbagai sektor usaha, khususnya sektor informal, untuk mencegah eksploitasi pekerja anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan santunan Rp10 juta kepada ahli waris lima korban meninggal akibat banjir yang terjadi baru-baru ini, ditambah santunan Rp15 juta dari Kementerian Sosial.

Pemerintah Provinsi Lampung menerima bantuan buffer stock senilai Rp1,49 miliar dari pemerintah pusat untuk menangani bencana alam di 15 kabupaten dan kota.

Pemprov Lampung resmi melarang penahanan ijazah, pemotongan dana PIP, dan study tour memberatkan; Gubernur Lampung ancam sanksi tegas bagi sekolah yang melanggar.

Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) setelah terjadi peningkatan signifikan pada Januari 2025.

Pemprov Lampung melakukan efisiensi anggaran hingga Rp600 miliar di APBD 2025, dengan pengurangan belanja alat tulis kantor, makanan/minuman, perjalanan dinas, dan kegiatan sosialisasi non-prioritas.