Pemprov Lampung Siapkan Dua Lokasi Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin
Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat bagi anak-anak miskin, menunggu keputusan Kementerian Sosial terkait lokasi pembangunan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bergerak cepat dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pemprov telah menyiapkan dua lokasi alternatif sebagai calon tempat berdirinya sekolah berasrama ini. Keputusan akhir terkait lokasi pembangunan akan ditentukan oleh Kementerian Sosial.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M Firsada, menjelaskan bahwa dua lokasi yang diusulkan masing-masing seluas sekitar lima hektare. Lokasi pertama berada di SMA Unggul Terpadu, Kabupaten Lampung Tengah, sementara lokasi kedua terletak di UPTD Mardi Guna Lempasing, Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas bagi anak-anak yang membutuhkan.
Konsep Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama, yang akan menerima siswa-siswi yang benar-benar membutuhkan bantuan, berdasarkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal ini memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Provinsi Lampung.
Lokasi Sekolah Rakyat: SMA Unggul Terpadu dan UPTD Mardi Guna Lempasing
Pemilihan SMA Unggul Terpadu di Kabupaten Lampung Tengah dan UPTD Mardi Guna Lempasing di Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi alternatif Sekolah Rakyat didasarkan pada beberapa pertimbangan. Kedua lokasi tersebut dinilai memiliki lahan yang cukup luas dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, aksesibilitas ke kedua lokasi juga dipertimbangkan untuk memudahkan siswa dan guru dalam mencapai sekolah.
Pemprov Lampung memastikan bahwa lahan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lahan tersebut harus bersih dari sengketa dan siap digunakan untuk pembangunan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam mendukung program Sekolah Rakyat dan memastikan kelancaran proses pembangunan.
Proses seleksi siswa nantinya akan dilakukan dengan ketat berdasarkan data DTKS Kementerian Sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan bantuan pendidikan. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.
Kesiapan Pembelajaran dan Anggaran
Jika Kementerian Sosial menyetujui salah satu lokasi yang diajukan, pembelajaran di Sekolah Rakyat ditargetkan dapat dimulai pada tahun ajaran ini. Namun, jika masih diperlukan pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya, maka pembelajaran akan dimulai pada tahun ajaran berikutnya. Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya akan ditanggung oleh Kementerian Sosial.
Firsada menambahkan bahwa pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapan lahan yang diajukan. Lahan harus bersih dari sengketa dan siap digunakan untuk pembangunan. Hal ini untuk memastikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta menghindari hambatan dalam proses pembangunan. Pemprov Lampung berkomitmen untuk memastikan semua persyaratan tersebut terpenuhi.
Untuk tahap awal, hanya satu lokasi yang akan dibangun terlebih dahulu. Setelah lokasi terpilih, Kementerian Sosial akan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat. Pemprov Lampung siap mendukung penuh proses pembangunan dan operasional sekolah ini untuk memastikan keberhasilan program.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak miskin di Provinsi Lampung dan memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pemprov Lampung optimis program ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
