Pemprov NTB Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan: Fleksibel, Efektif, dan Tetap Layani Publik

Pemerintah Provinsi NTB menerbitkan aturan jam kerja baru bagi ASN dan non-ASN selama Ramadhan 1446 H, menyesuaikan dengan Perpres 21/2023, untuk menjaga efektivitas kinerja dan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengatur ulang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Aturan ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, guna memastikan kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik tetap optimal selama bulan suci.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan spiritual ASN dan non-ASN selama Ramadhan dengan tetap menjaga efektivitas kinerja pemerintahan. Aturan jam kerja yang fleksibel ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan semangat kerja para pegawai.

Pengaturan jam kerja ini berlaku untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB, baik yang menerapkan sistem lima hari kerja maupun enam hari kerja. Aturan ini juga mempertimbangkan waktu istirahat yang cukup bagi para pegawai agar tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Untuk instansi dengan sistem lima hari kerja (Senin-Kamis), jam kerja ditetapkan pukul 08.00 WITA hingga 15.00 WITA, dengan istirahat pukul 12.20 WITA hingga 12.50 WITA. Sementara itu, pada hari Jumat, jam kerja berlangsung pukul 08.00 WITA hingga 15.30 WITA, dengan istirahat pukul 12.20 WITA hingga 13.20 WITA.

Bagi instansi dengan sistem enam hari kerja (Senin-Sabtu), jam kerja pada hari Senin hingga Kamis adalah pukul 08.00 WITA hingga 14.00 WITA, dengan istirahat pukul 12.20 WITA hingga 12.50 WITA. Pada hari Jumat, jam kerja tetap pukul 08.00 WITA hingga 14.00 WITA, dengan istirahat pukul 12.20 WITA hingga 13.20 WITA.

Penting untuk dicatat bahwa apel pagi dan sore ditiadakan selama bulan Ramadhan ini. Meskipun jam kerja disesuaikan, total jam kerja efektif tetap memenuhi minimal 32,5 jam per minggu, sesuai ketentuan yang berlaku.

Lalu Gita Ariadi juga menyampaikan penyesuaian khusus bagi instansi dengan jam kerja yang berbeda, misalnya instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kepala perangkat daerah diminta untuk mengatur penugasan pegawai agar pelayanan publik tetap berjalan lancar dan optimal.

"Kepada kepala perangkat daerah yang mempunyai jam kerja khusus atau tersendiri sifatnya dukungan operasional instansi pemerintah atau pelayanan langsung ke masyarakat agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebaiknya," jelas Gita.

Hal ini memastikan bahwa penyesuaian jam kerja tidak akan menghambat pelayanan publik dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kelancaran pelayanan di instansinya masing-masing.

Aturan jam kerja ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3-36 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Pegawai ASN dan Non-ASN pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemprov NTB. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara ibadah dan tugas kedinasan bagi seluruh ASN dan non-ASN di Provinsi NTB.

Dengan adanya pengaturan jam kerja ini, diharapkan kinerja pemerintahan tetap optimal dan pelayanan publik tetap berjalan lancar selama bulan Ramadhan. Pemprov NTB berkomitmen untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan tugas kedinasan bagi seluruh ASN dan non-ASN di lingkungannya.

Penerapan jam kerja baru ini merupakan langkah Pemprov NTB dalam mengakomodasi kebutuhan spiritual ASN dan non-ASN selama bulan Ramadhan, sekaligus memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aturan ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab kepala perangkat daerah untuk memastikan kinerja dan pelayanan tetap optimal.