Pemprov Papua Barat Alokasikan Rp5 Miliar untuk Beasiswa Dokter Spesialis bagi OAP

Pemprov Papua Barat mengalokasikan Rp5 miliar dari dana otsus untuk beasiswa dokter spesialis bagi 23 orang asli Papua, atasi kekurangan tenaga medis.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Melalui Dinas Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar telah disiapkan untuk program beasiswa pendidikan dokter spesialis khusus bagi Orang Asli Papua (OAP). Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga dokter spesialis di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menjelaskan bahwa pembiayaan program pendidikan dokter spesialis ini bersumber dari dana otonomi khusus (otsus). Program ini menargetkan 23 OAP untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis, melanjutkan program serupa yang telah berjalan sejak tahun 2024. "Tahun 2024 ada 16 OAP yang menjalani program pendidikan dokter spesialis, dan tahun ini target 23 orang," ujar Alwan.

Program beasiswa ini diakomodasi melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penerimaan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Otsus. Keputusan ini sejalan dengan Perdasus Papua Barat Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur penggunaan dana otsus untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alwan menambahkan bahwa penerima program akan melalui proses seleksi, terutama seleksi administrasi untuk memastikan keaslian OAP.

Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menyambut baik inisiatif beasiswa pendidikan dokter OAP. Menurutnya, program ini adalah solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga dokter spesialis di Papua Barat. Ia menekankan pentingnya merumuskan mekanisme penyelenggaraan beasiswa dengan bijak agar dapat diakses oleh anak-anak asli Papua di tujuh kabupaten di Papua Barat.

Waprak menambahkan, dengan adanya program ini, Papua Barat tidak perlu lagi bergantung pada dokter kontrak dari luar provinsi. "Supaya ke depannya Papua Barat tidak lagi bergantung dengan dokter kontrak dari luar provinsi," tegasnya. Ia menyoroti bahwa banyak rumah sakit di Papua Barat telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, namun kekurangan tenaga dokter spesialis menjadi kendala utama.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit untuk mendatangkan dokter spesialis dari luar Papua Barat dengan sistem kontrak. Namun, Waprak menilai bahwa solusi ini tidak efisien dan memakan banyak biaya. "Fasilitas rumah sakit sudah bagus, tapi dokter spesialis kurang. Kalau kontrak terus ya, tentu habiskan banyak uang dan tidak efisien," ujarnya.

Berdasarkan data dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025-2029, terdapat 237 dokter yang bertugas di 12 rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit swasta di seluruh Papua Barat. Distribusi dokter ini belum merata di seluruh wilayah.

Sebaran dokter tersebut adalah sebagai berikut:

Data ini menunjukkan bahwa beberapa daerah masih kekurangan tenaga dokter, terutama dokter spesialis. Dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan distribusi tenaga medis di Papua Barat dapat lebih merata dan pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mengalokasikan dana otsus untuk beasiswa dokter spesialis OAP adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan adanya lebih banyak dokter spesialis asli Papua, diharapkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut akan semakin baik dan mandiri.