Pemprov Papua Pegunungan Dukung Pembangunan Kantor DPRP yang Representatif

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tengah berupaya menyediakan kantor tetap dan representatif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRP) yang saat ini masih menumpang di gedung DPRK Jayawijaya.

Wamena, 19 Maret 2024 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan sedang gencar mempersiapkan kantor tetap dan representatif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRP). Saat ini, DPRP Papua Pegunungan masih menumpang di gedung milik DPRK Jayawijaya. Hal ini menjadi perhatian serius Pemprov Papua Pegunungan agar kinerja legislatif dapat berjalan optimal.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix V Wanggai, menyatakan bahwa Pemprov telah melakukan pemetaan aset di Kabupaten Jayawijaya, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk dijadikan kantor DPRP. Beberapa opsi telah dipertimbangkan, termasuk menyewa beberapa hotel di Wamena. "Ada satu dua hotel yang ingin kami sewa untuk digunakan untuk Kantor DPRP Pegunungan," kata Wanggai dalam keterangannya di Wamena, Rabu.

Situasi ini menunjukkan komitmen Pemprov Papua Pegunungan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRP. Ketiadaan kantor tetap selama ini menjadi kendala bagi anggota dewan dalam menjalankan tugas mereka. Pemprov berharap dengan adanya kantor representatif, kinerja DPRP akan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.

Proses pencarian kantor tetap untuk DPRP Papua Pegunungan masih terus berlanjut. Pemprov Papua Pegunungan sedang mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia. Penjabat Gubernur menjelaskan bahwa dinamika politik terkini juga mempengaruhi keputusan ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan terpilih, John Tabo-Ones Pahabol, berencana berkantor di lokasi terpisah dari kantor gubernur saat ini.

"Nanti kami lihat perkembangannya, kalau wacana pak gubernur terpilih berkantor di luar kantor gubernur saat ini maka gedungnya bisa digunakan sebagai kantor DPRP Pegunungan," ujar Wanggai. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Pemprov dalam mencari solusi terbaik bagi kebutuhan DPRP. Pemilihan lokasi kantor DPRP akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aksesibilitas, kapasitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional dewan.

Meskipun belum ada keputusan final, Pemprov menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Proses pencarian lokasi kantor DPRP Papua Pegunungan dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan kantor yang dipilih representatif dan memenuhi kebutuhan anggota dewan. Pemprov berharap dapat segera menemukan solusi yang tepat agar DPRP dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Pemprov Papua Pegunungan memprioritaskan penyediaan kantor DPRP yang representatif setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov memahami pentingnya dukungan infrastruktur bagi kelancaran proses legislasi dan pengawasan di Papua Pegunungan. Dengan kantor yang memadai, diharapkan anggota dewan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif.

Pembentukan AKD merupakan langkah penting dalam operasional DPRP. Setelah AKD terbentuk, maka berbagai kegiatan dan program kerja DPRP dapat berjalan lebih terstruktur dan terarah. Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen untuk mendukung penuh proses ini agar DPRP dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Penyediaan kantor representatif menjadi salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov terhadap kinerja DPRP.

Kehadiran kantor tetap dan representatif bagi DPRP Papua Pegunungan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif tersebut. Pemprov Papua Pegunungan berharap dengan terselesaikannya masalah ini, kinerja DPRP akan semakin meningkat dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan di Papua Pegunungan.

Proses penyediaan kantor DPRP ini menunjukkan komitmen Pemprov Papua Pegunungan untuk mendukung lembaga legislatif daerah dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kantor yang representatif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja DPRP Papua Pegunungan dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Pemprov Papua Pegunungan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dalam penyediaan kantor DPRP yang representatif. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung kinerja lembaga legislatif dan pembangunan di Papua Pegunungan.