Pemprov Papua Pegunungan Harap Warga Dukung Pembangunan KIPP di Gunung Susu

Pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Gunung Susu mendapat dukungan dari Pemprov, namun masih ada kendala warga yang mengaku pemilik hak ulayat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan tengah gencar membangun Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) di kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Namun, pembangunan ini mendapat tantangan dari sejumlah warga yang mengklaim kepemilikan hak ulayat atas lahan tersebut. Pembangunan KIPP ini direncanakan akan meliputi kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan, dengan luas lahan mencapai 122,5 hektare. Proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dengan kunjungan perwakilan pemerintah pusat yang dijadwalkan pada 15 Mei 2025 untuk meninjau lokasi sebelum memberikan dukungan anggaran.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan bahwa pembangunan KIPP ini sangat penting dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk warga yang memiliki hak ulayat. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan pemahaman bahwa pembangunan ini bertujuan untuk kemajuan Papua Pegunungan. Gubernur juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah kepemilikan lahan sesuai mekanisme yang berlaku, dengan memastikan warga yang berhak mendapatkan kompensasi yang layak. "Bicara masalah lokasi ini sangat panjang, tetapi tete-tete (kakek) telah menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintahan saat itu sehingga generasi saat ini tidak boleh menghalangi pembangunan," ujar Gubernur Tabo.

Pembangunan KIPP Papua Pegunungan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Gubernur Tabo menjanjikan kesempatan kerja bagi warga lokal. "Catat omongan saya, ketika kantor gubernur selesai dibangun maka 28 orang di sini akan mengelola pertamanan di kantor gubernur. Dan kami akan keluarkan surat keputusan gubernur untuk 28 orang warga di sini untuk bekerja," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Papua Pegunungan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi mereka.

Dukungan penuh dari masyarakat sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan KIPP. Pemprov Papua Pegunungan berharap agar warga dapat memahami pentingnya proyek ini bagi kemajuan daerah. Proses negosiasi dan penyelesaian masalah kepemilikan lahan akan terus dilakukan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah. Pemprov berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan adil dan transparan, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Kehadiran perwakilan pemerintah pusat pada 15 Mei 2025 untuk meninjau lokasi KIPP merupakan langkah penting dalam memastikan dukungan anggaran. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan KIPP dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Pemprov Papua Pegunungan optimis pembangunan KIPP akan berjalan sesuai rencana. Tahap awal pembangunan akan difokuskan pada kantor gubernur, MRP Pegunungan, dan DPRP Pegunungan. Saat ini, lokasi pembangunan sudah mulai diratakan dengan alat berat sebagai persiapan untuk pembangunan fisik.

Pemprov Papua Pegunungan menyadari adanya permasalahan terkait kepemilikan lahan di lokasi pembangunan KIPP. Untuk itu, Pemprov akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur yang tepat dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kompensasi yang adil dan transparan akan diberikan kepada warga yang berhak atas lahan tersebut.

Proses penyelesaian masalah kepemilikan lahan ini akan dilakukan secara hati-hati dan melibatkan semua pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan memastikan pembangunan KIPP dapat berjalan tanpa hambatan. Pemprov berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dan saling mendukung demi terwujudnya pembangunan KIPP yang sukses.

Dengan adanya komitmen dari Pemprov Papua Pegunungan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan lahan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, diharapkan pembangunan KIPP dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Keberhasilan pembangunan KIPP ini akan menjadi tonggak penting bagi kemajuan Papua Pegunungan.

Pembangunan KIPP Papua Pegunungan merupakan proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Papua Pegunungan.