Penanganan Banjir Jabodetabek: Peran Pemda Jadi Kunci Utama, Kata Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo tekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengendalian banjir Jabodetabek, terutama terkait kesiapan lahan dan pengelolaan sampah agar proyek infrastruktur berjalan maksimal.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (pemda). Hal ini disampaikannya di Jakarta pada Rabu (5/3), menekankan pentingnya kesiapan lahan dan pengelolaan sampah yang efektif sebagai kunci utama dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Dody menjelaskan bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan semata-mata masalah teknis, melainkan juga kendala administratif, khususnya dalam hal pembebasan lahan. Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir akan sia-sia tanpa dukungan penuh dari pemda dalam penyediaan lahan yang memadai.

"Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal," ujar Dody Hanggodo. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan banjir.

Hingga saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 km dari total kebutuhan 33 km, sementara normalisasi Sungai Ciliwung baru terealisasi 17 km dari target 33 km. Dody menjelaskan bahwa banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul, menunjukkan urgensi percepatan proyek-proyek tersebut.

Selain masalah infrastruktur yang belum rampung, Menteri PU juga menyoroti masalah sampah yang menjadi penghambat utama optimalisasi sistem pengendalian banjir. Meskipun infrastruktur telah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah, sistem tersebut tidak akan berfungsi secara optimal.

Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk berkoordinasi dengan bupati, sekretaris daerah (sekda), dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun tangan langsung jika pemda tidak segera bertindak.

Dody Hanggodo menambahkan bahwa permasalahan banjir juga tidak dapat dipisahkan dari tata ruang perumahan yang dikelola oleh pemda. Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, pemda juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi dengan baik.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan upaya pengendalian banjir yang lebih efektif. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan dampak banjir di musim hujan dapat dikurangi dan keamanan warga dapat ditingkatkan.

Kunjungan Menteri PU ke Bendung Bekasi dan Sodetan Ciliwung pada Rabu (5/3) semakin menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah banjir. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody didampingi oleh Wakil Menteri PU, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Sungai dan Pantai, serta Plh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane.

Mereka membahas secara teknis percepatan proyek pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi komprehensif untuk masalah banjir yang kompleks ini. Peran aktif pemda menjadi penentu keberhasilan upaya tersebut.

Kesimpulannya, keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda memegang peran kunci dalam penyediaan lahan, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan masalah banjir di Jabodetabek dapat teratasi secara efektif.