Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
RUU Minerba: Perubahan Skema IUP, Batal Konsesi Kampus, dan Poin Penting Lainnya

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri ESDM menjelaskan poin-poin penting revisi UU Minerba, termasuk perubahan skema IUP, pembatalan konsesi kampus, dan pemberian izin kepada ormas keagamaan.

#konten ai
Pengamat Hukum: Pembagian Kewenangan Tetap Penting dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Pengamat hukum Teguh Purnomo menekankan pentingnya pembagian kewenangan dalam penegakan hukum Indonesia untuk mencegah kekacauan, terutama dengan revisi UU Kejaksaan dan KUHAP yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Sumber Antara
Menteri Pigai Usul Revisi UU HAM, DPR Buka Peluang

Menteri HAM Natalius Pigai mendorong revisi UU HAM dan menyiapkan delapan draf peraturan menteri baru; DPR menyatakan terbuka terhadap usulan revisi, namun memprioritaskan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

DPR
Cegah Tawuran Remaja Pontianak: Peran Orang Tua Jadi Kunci Utama

Pemkot Pontianak mengajak orang tua aktif mencegah tawuran remaja yang meningkat, menekankan pentingnya pengawasan keluarga dan pendekatan komunitas sebagai solusi utama, bukan hanya penegakan hukum.

#konten ai
Muhammadiyah Desak Kejelasan Aturan Kampus Kelola Tambang

PP Muhammadiyah mendorong DPR untuk memperjelas aturan terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, khususnya soal syarat dan kemampuan kampus.

UU Minerba
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

#konten ai
Kewenangan Berlebih Jaksa dalam RUU KUHAP Ancam Keseimbangan Peradilan?

Pakar hukum tata negara khawatir kewenangan berlebihan Jaksa dalam RUU KUHAP berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam keseimbangan peradilan di Indonesia.

#planetantara
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tak Kebal Hukum, Tegaskan Komjak RI

Komisi Kejaksaan RI menegaskan revisi UU Kejaksaan yang masuk Prolegnas 2025 tak membuat jaksa kebal hukum, melainkan bertujuan memperkuat koordinasi penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sumber Antara
Indonesia Tuntut Pertanggungjawaban Penembakan TKI di Malaysia

Kementerian HAM Indonesia mendesak pertanggungjawaban hukum transparan dari Malaysia atas penembakan 5 TKI oleh APMM Selangor, menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya.

TKI
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu

Perludem mengusulkan penggabungan UU Pemilu dan Pilkada ke dalam satu Kitab Hukum Pemilu untuk mengatasi inkonsistensi aturan dan tumpang tindih regulasi yang berujung pada banyaknya uji materi di MK.

Perludem
Pemkab Dompu Prioritaskan Penanganan Kenakalan Remaja Pasca Kasus Pelemparan Batu

Pemerintah Kabupaten Dompu, NTB, memprioritaskan penanganan kenakalan remaja setelah insiden pelemparan batu yang menyebabkan kematian seorang siswa SMP pada November 2024, dan mengajak semua pihak bersinergi mencegah kejadian serupa.

KenakalanRemaja